JAVANETWORK.CO.ID.SURABAYA -;Pembinaan dan pengawasan infrastruktur pesantren memasuki babak baru ketika seluruh pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur yang menerima program pembangunan asrama menjalani proses audit resmi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI. Agenda besar yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Surabaya ini menjadi ruang evaluasi nasional sekaligus titik penting konsolidasi dunia pesantren.
Forum tersebut menghadirkan pemaparan historis yang menggugah: lembaga pesantren telah menjadi denyut pendidikan keagamaan di Nusantara selama 14 abad, jauh sebelum Republik ini berdiri pada tahun 1945. Kini, Indonesia tercatat memiliki 80.000 pondok pesantren, dengan 30.000 di antaranya berada di Jawa Timur, menampung tak kurang dari 6,2 juta santri seluruh Indonesia menjadikan provinsi ini sebagai pusat gravitasi pendidikan Islam terbesar di negeri ini.
Pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, Aeng Baja Raja, Bluto, Sumenep, KH. Imam Hasyim menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan transformasi paling nyata dalam sejarah kebijakan pesantren.
Menurut Kiai Imam integrasi audit, pendampingan, dan pembinaan lembaga pendidikan Islam adalah sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan pesantren menjadi pilar utama pembangunan manusia Indonesia.
“Negara tidak lagi menempatkan pesantren sebagai penonton. Kehadiran pemerintah hari ini menunjukkan bahwa pesantren adalah mitra strategis bangsa dalam mencetak peradaban,” kata KH. Imam Hasyim, Jum’at (14/12/2025).
Sosok Wabup Sumenep itu juga menyoroti keberadaan Ditjen Pesantren, yang kini berperan sebagai institusi penggerak berbagai program konkret: mulai dari pendidikan non-formal pesantren, penguatan ekonomi pesantren, hingga pemberdayaan masyarakat pesantren yang menyasar seluruh tipe pesantren dari yang masih memakai sistem sorogan hingga pesantren besar dengan ribuan santri mukim.
Lebih lanjut, KH. Imam Hasyim menegaskan bahwa pengasuh pesantren kini mulai merasakan perubahan signifikan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun tata kelola lembaga.
“Kami merasakan perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Audit yang detail, pembangunan yang terukur, dan perhatian pemerintah yang konsisten adalah bukti bahwa pesantren kini mendapat ruang yang layak,” ungkapnya.
Para pengasuh pesantren dari berbagai daerah pun menyambut baik langkah pemerintah. Mereka sepakat bahwa peningkatan kualitas infrastruktur, pencatatan aset, dan pengawasan program adalah bagian dari upaya membangun standar kelembagaan yang profesional tanpa menghilangkan ruh tradisi.
Ketua DPC PKB Sumenep menekankan hal yang selama ini menjadi aspirasi besar kalangan pesantren: kesejahteraan santri, guru, dan para pengasuh.
“Kesejahteraan santri, ustaz, dan guru mengaji adalah fondasi utama. Ketika negara ikut memikul tanggung jawab ini, maka pesantren akan semakin kuat, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Pengasuh At-Taufiqiyah itu.
Acara audit nasional ini kemudian ditutup dengan kesepakatan bahwa sinergi antara pemerintah dan pesantren harus terus diperkuat. Dengan regulasi yang lebih jelas, pengawasan yang lebih profesional, dan dukungan kelembagaan yang semakin kokoh, masa depan pesantren diyakini akan memasuki era modernisasi yang tetap berakar pada nilai-nilai keilmuan klasik. (REDJAVA****)
