JAVANETWORK.CO.ID.BANGKALAN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi diperkirakan tidak hanya membebani kelompok masyarakat pengguna langsung, tetapi juga berpotensi memicu efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Jakfar Sadik, SE., ME., menilai dampak kenaikan BBM non-subsidi akan merambat melalui sektor distribusi barang dan jasa yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut secara langsung menyasar pengguna BBM non-subsidi yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas, dampak akhirnya tetap dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara teori, kenaikan BBM non-subsidi memang lebih banyak menyasar kelompok menengah atas. Namun dalam praktiknya, biaya yang muncul akan diteruskan ke seluruh rantai distribusi sehingga masyarakat bawah tetap menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya,” kata Dr. Jakfar Sadik, Selasa (16/06/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar aktivitas distribusi barang antardaerah masih bergantung pada transportasi berbasis BBM non-subsidi. Ketika biaya operasional logistik meningkat, maka harga barang di tingkat konsumen hampir pasti ikut mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian serius karena biaya distribusi masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam pembentukan harga pangan nasional.
“Untuk komoditas seperti cabai, sayuran, telur, maupun daging ayam, biaya logistik sangat menentukan karena produk-produk tersebut membutuhkan distribusi cepat dan memiliki risiko kerusakan yang tinggi,” ujarnya.
Selain faktor biaya riil, Dr. Jakfar juga menyoroti adanya faktor psikologis pasar yang sering mempercepat kenaikan harga di lapangan.
Banyak pedagang dan pelaku usaha memilih menyesuaikan harga lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan meningkatnya biaya produksi dan distribusi.
Menurut pria kelahiran Kabupaten Sumenep itu menyebut fenomena tersebut menyebabkan kenaikan harga pangan sering kali melampaui besaran kenaikan biaya transportasi yang sebenarnya terjadi.
“Pasar biasanya merespons bukan hanya berdasarkan biaya yang sudah terjadi, tetapi juga ekspektasi terhadap biaya yang mungkin muncul ke depan. Karena itu harga barang sering naik lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya transportasi itu sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh, Dr. Jakfar mengingatkan bahwa tekanan inflasi yang muncul akibat kenaikan BBM non-subsidi dapat berujung pada melemahnya konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok masyarakat menengah bawah dan rentan miskin.
Kelompok ini dinilai memiliki daya tahan ekonomi yang terbatas karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Ketika harga energi dan pangan naik secara bersamaan, masyarakat akan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Belanja pendidikan, kesehatan, pakaian hingga hiburan biasanya menjadi pos yang pertama kali dikurangi,” ungkap Jakfar
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperkirakan menjadi pihak yang paling awal merasakan dampaknya melalui penurunan transaksi dan melemahnya perputaran uang di daerah.
Dr. Jakfar menilai wilayah Madura memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah perkotaan besar di Jawa Timur. Hal itu dipengaruhi oleh dominasi sektor informal sebagai sumber mata pencaharian masyarakat serta tingginya ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar pulau.
“Sebagian besar masyarakat Madura bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Saat harga kebutuhan pokok naik, tekanan terhadap daya beli mereka akan terasa jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap,” tuturnya.
Selain itu, sejumlah komoditas pangan yang beredar di pasar Madura masih dipasok dari daerah lain seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menghadapi potensi inflasi yang semakin meningkat, Dr. Jakfar meminta pemerintah daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk tidak hanya mengandalkan operasi pasar sebagai solusi utama.
Menurutnya, upaya pengendalian harga harus menyentuh akar persoalan, terutama terkait efisiensi distribusi dan penguatan rantai pasok pangan.
“Operasi pasar memang penting untuk meredam gejolak harga dalam jangka pendek. Namun yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan sistem distribusi, pemangkasan rantai pasok yang terlalu panjang, serta dukungan terhadap transportasi logistik bahan pokok,” tambah Jakfar.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Dr. Jakfar juga mengingatkan adanya ancaman yang lebih serius apabila kenaikan harga pangan berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian yang efektif.
Menurutnya, daerah berpotensi menghadapi kondisi stagflasi, yakni situasi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Jika kenaikan harga komoditas pokok terus berlanjut tanpa kendali, kita berpotensi menghadapi stagflasi lokal yang dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan risiko stunting, serta memperlebar ketimpangan ekonomi di masyarakat,” pungkasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah, khususnya di Madura dan kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan. (REDJAVA****)
