JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Setelah sempat menjadi perhatian publik akibat polemik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Sumenep kembali mendapatkan alokasi bantuan serupa dari pemerintah pusat.
Namun kali ini, mekanisme pengawasan diperketat dengan melibatkan langsung pemerintah daerah.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, saat diwawancarai sejumlah awak media usai pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (5/5/2026).
“Informasi terakhir yang kami terima, sekitar 505 unit bantuan BSPS akan kembali dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun ini hadir dengan pendekatan berbeda.
Pemerintah daerah tidak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan dilibatkan aktif dalam proses pengawasan di lapangan.
Bupati Fauzi mengungkapkan, kewenangan tersebut tertuang dalam surat resmi dari kementerian yang diterima Pemkab Sumenep.
Bahkan, daerah diminta menyiapkan anggaran khusus untuk menunjang fungsi pengawasan tersebut.
“Dalam surat itu disebutkan, pemerintah daerah diminta membentuk tim pengawas sekaligus mengalokasikan anggaran. Estimasinya sekitar Rp250 juta untuk mendukung pengawasan program ini,” ungkapnya.
Sosok orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menegaskan bahwa skema baru ini memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
“Kalau sebelumnya kami tidak punya kewenangan memanggil pihak-pihak terkait seperti Korkap, sekarang dengan skema baru ini kami bisa melakukan itu. Artinya, pengawasan jauh lebih kuat,” tegas Bupati Fauzi.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga dijadwalkan menggelar desk koordinasi di tingkat provinsi dalam waktu dekat.
Agenda tersebut akan melibatkan seluruh pemerintah daerah penerima BSPS guna menyamakan persepsi dan memperkuat pengendalian program.
Lebih lanjut Bupati Fauzi berharap, dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, pelaksanaan BSPS di Sumenep dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Kami tentu berharap, dengan keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengawasan, tidak ada lagi persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya. (REDJAVA****)
