JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan tahap II di Kabupaten Sumenep resmi tuntas. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp119,7 miliar yang telah diterima puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening masing-masing.
Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah menjadi bukti komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat serta memberikan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu. Namun, di balik besarnya nilai bantuan tersebut, pemerintah juga mengingatkan bahwa data penerima bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai hasil pemutakhiran tingkat kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Hairullah, memastikan seluruh proses penyaluran telah selesai sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk tahap I pada bulan Mei dan tahap II pada bulan Juni ini semuanya sudah tersalurkan dari pusat ke rekening masing-masing penerima,” ujar Hairullah, Minggu (05/07/2026).
Data Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep mencatat, penyaluran tahap I pada Mei menyasar 76.789 KPM dengan nilai bantuan mencapai Rp62.774.475.000. Sementara pada tahap II yang disalurkan Juni, bantuan diberikan kepada 69.616 KPM dengan total anggaran Rp57.009.600.000.
Meski jumlah penerima mengalami penurunan pada tahap II, Hairullah menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang masuk sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, seluruh data bersumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang kemudian dipadankan menggunakan pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita ini sebenarnya pengguna data, bukan pendaftar. Tapi kalau ada kejanggalan di lapangan kami yang diperintah turun mengecek. Datanya dari Pusdatin, kemudian dirangking BPS, mulai desil satu sampai desil empat,” jelasnya.
Hairullah mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan data penerima yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah telah menyediakan mekanisme usulan maupun sanggahan yang dapat dilakukan melalui Pemerintah Desa.
Menurutnya, peran desa menjadi kunci utama dalam menjaga akurasi data penerima bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.
“Di aplikasi maupun ke operator desa masyarakat bisa mengusulkan dan menyanggah. Sebenarnya fondasi data itu di Pemerintah Desa. Jika desa tidak maksimal, maka kemungkinan margin error juga besar,” paparnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa PKH merupakan bantuan yang diterima selamanya. Pemerintah kini mendorong keluarga yang kondisi ekonominya mulai membaik agar beralih mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Melalui program tersebut, penerima manfaat akan memperoleh pendampingan dan dukungan untuk membangun usaha mandiri sehingga secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
“Sekarang ada namanya PPSE. Jadi masyarakat penerima PKH yang desilnya sudah naik atau kepesertaannya sudah lima tahun dianjurkan masuk program itu untuk pemberdayaan, agar berhenti menjadi penerima bantuan, kecuali lansia,” tegas Hairullah.
Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep berharap masyarakat terus aktif memperbarui data kependudukan melalui pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan sosial pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak sesuai kondisi ekonomi terkini.
Dengan selesainya penyaluran PKH tahap I dan II, pemerintah berharap program perlindungan sosial ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
