JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus gaspol memperkuat langkah menuju pemerintahan digital.
Melalui kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM-TP2DD) 2025 diinisiasi Bapenda Sumenep, Pemkab menegaskan komitmen serius dalam mengoptimalkan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan melalui kanal QRIS dan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara bertajuk “Optimalisasi Implementasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Kanal QRIS dan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sumenep” ini digelar di Aula Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep, pada Rabu (5/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan diikuti oleh Asisten III Setdakab Ferdiansyah Tetrajaha, pimpinan OPD se-Kabupaten Sumenep, perwakilan Dinas Kesehatan, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan Bank Jatim.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si., menyebut sistem QRIS membawa dampak besar terhadap pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan.
“Dengan QRIS, pembayaran retribusi kesehatan jauh lebih cepat dan transparan. Pasien tak perlu bawa uang tunai, sementara data transaksi langsung terekam real-time di sistem keuangan daerah,” ujar Faruk usai kegiatan.
Menurut Faruk, penerapan QRIS sudah berjalan di RSUD dr. Moh. Anwar, puskesmas wilayah daratan, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun RSUD Abuya Arjasa serta puskesmas di wilayah kepulauan mulai menggunakannya sejak 22 Oktober 2025.
“Digitalisasi ini bukan sekadar soal kemudahan transaksi, tapi juga penguatan tata kelola keuangan publik yang akuntabel. Semua transaksi tercatat elektronik, tanpa celah kebocoran,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Sumenep juga telah mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di tiga OPD, yaitu BKAD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perpustakaan serta Kearsipan.
“KKI dipakai untuk transaksi non-tunai seperti pembelanjaan barang, jasa, dan perjalanan dinas. Prosesnya jadi lebih efisien dan tetap terukur,” tutup Faruk.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., melalui Plt. Sekdakab Drs. R. Syahwan Efendi, menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi.
“Atas nama Bupati, kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Bank Jatim yang konsisten mendampingi Pemkab dalam setiap tahapan digitalisasi,” kata Syahwan di hadapan peserta HLM-TP2DD.
Ia mengungkapkan, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif. Tahun 2023 mencatat skor 92,00, naik menjadi 97,00 pada 2024, dan tetap tinggi di 94,00 pada semester I tahun 2025.
“Angka ini jadi bukti nyata semangat seluruh perangkat daerah bertransformasi menuju tata kelola digital yang efisien dan akuntabel,” tegasnya.
Syahwan menambahkan, kunci sukses digitalisasi adalah kolaborasi lintas sektor serta peningkatan literasi digital masyarakat, terutama di kepulauan.
“Digitalisasi bukan cuma soal aplikasi, tapi perubahan budaya birokrasi. Literasi dan edukasi digital sangat penting agar manfaatnya dirasakan semua lapisan,” ujarnya.
Dengan semangat optimisme, ia menutup acara HLM-TP2DD dengan keyakinan bahwa transformasi digital di Sumenep bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami ingin setiap inovasi pemerintah benar-benar memudahkan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan HLM-TP2DD 2025, Pemkab Sumenep menegaskan keseriusannya membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, efisien, dan transparan. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo untuk mewujudkan Sumenep yang maju, inklusif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. (REDJAVA****)
