JAVANETWORK.CO.ID.SURABAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Zulkipli, mengungkapkan bahwa tingkat inflasi year on year (y-on-y) di Jawa Timur pada Desember 2024 mencapai 1,51 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,11. Angka tersebut juga tercatat sebagai inflasi year to date (y-to-d) untuk tahun 2024.
Sumenep menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, mencapai 1,97 persen dengan IHK 109,71, sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Bojonegoro sebesar 1,14 persen dengan IHK 108,34.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Zulkipli menyatakan inflasi y-on-y ini dipicu oleh kenaikan harga di beberapa kelompok pengeluaran utama, seperti makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 1,97 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat kenaikan signifikan sebesar 6,57 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kelompok pengeluaran lain yang turut menyumbang kenaikan inflasi meliputi, Pakaian dan alas kaki naik 1,43 persen, Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 0,55 persen Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,66 persen.
Ada juga Kesehatan naik 1,83 persen, Rekreasi, olahraga, dan budaya: naik 1,55 persen, Pendidikan: naik 1,54 persen, Penyediaan makanan dan minuman/restoran: naik 2,12 persen
Namun, tidak semua kelompok pengeluaran mencatatkan kenaikan. Dua kelompok justru mengalami penurunan indeks harga. Transportasi: turun 0,52 persen, Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: turun 0,12 persen
Selain itu, tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2024 berada di angka 0,46 persen.
“Data ini menunjukkan adanya dinamika harga di berbagai sektor ekonomi di Jawa Timur. Penguatan pengendalian harga menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujar Zulkipli saat konferensi pers di Surabaya. Kamis (02/01/2024)
Ia menambahkan, pentingnya koordinasi antarinstansi guna menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang tahun baru 2025.
Langkah ini diharapkan dapat memitigasi dampak kenaikan harga di sektor-sektor esensial.
BPS Jawa Timur mencatat bahwa stabilitas ekonomi daerah memerlukan kerja sama strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Dengan begitu, daya beli masyarakat dapat terus terjaga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun mendatang,” pungkasnya.(REDJAVA****)
