JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan High Level Meeting Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (HLM-ETPD) Tahun 2024.
Kegiatan yang mengambil tempat di ruang rapat Graha Aria Wiraraja Kantor Bupati Sumenep pada hari Rabu 18 Desember 2024 di buka langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dihadiri Kepala Bapenda Faruk Hanafi, Asisten III Setdakab Ferdiansyah Tetrajaya, SH, MSi S.Sos Pimpinan OPD, Camat, Ketua AKD Kabupaten Miskun Legiyono, perwakilan para Ketua AKD kecamatan se-kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara kegiatan HLM-ETPD ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama undangan yang hadir dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dibacakan ustad Hendra Jaya SE.
Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, S.Sos, MSi melaporkan dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kita undang camat se-Kabupaten Sumenep, perwakilan Ketua AKD Kecamatan, Kepala OPD penghasil dan pengurus keuangan desa untuk bersama-sama mengevaluasi dan merumuskan strategi peningkatan PAD,” ucap Faruk Hanafi, S.Sos, MSi.
Ia memaparkan untuk pencapaian target pajak daerah hingga 16 Desember 2024 telah mencapai angka 110%, melebihi target awal sebesar Rp45 miliar.
Namun dirinya juga menyoroti masih adanya kekurangan pada beberapa sektor pajak, khususnya pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
“PBB P2 sampai kemarin baru tercapai Rp5.05 miliar dari target Rp7 miliar, masih ada kekurangan sekitar Rp1.95 miliar. Dan ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan,” bebernya.
Mantan Camat Kota Sumenep mengungkapkan untuk indeks elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep menunjukkan trend positif.
“Untuk indeks elektronifikasi kita saat ini sudah mencapai 96.02% meningkat dari posisi awal 92%,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi dan upaya kita bersama menurut Faruk dirinya memiliki optimisme pada tahun depan pihaknya bisa menembus angka 97% bahkan 98% dan masuk dalam 10 besar daerah digital terbaik se-Jawa Timur.
“Untuk itu saya berikan apresiasi kepada kecamatan yang berhasil mencapai pencapaian PBB tertinggi, Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Kota dengan pencapaian diatas 69%,” terangnya.
Sementara kata dia ada lima kecamatan yang masih mencatatkan setoran PBB P2 tergolong rendah, yakni Kecamatan Dasuk, Pasongsongan, Manding, Rubaru dan Kecamatan Batuputih.
“Misalnya Kecamatan Dasuk hingga saat ini baru menyetorkan Rp842 juta atau sekitar 32 % dari target. Tentu ini menjadi perhatian khusus agar kita bersama agar ada peningkatan signifikan menjelang akhir tahun,” bebernya.
Pentingnya peran camat dan kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Koordinasi intensif di tingkat kecamatan ataupun desa dinilai menjadi kunci utama untuk pencapaian target.
Menurutnya, strategi pengumpulan PBB P2 ini harus dilakukan pada waktu yang tepat, seperti ketika usai panen, karena ketika itu pendapatan masyarakat sedang tinggi-tingginya.
“Dengan pendekatan fleksibel itu sangat penting untuk sektor PBB P2. Kami berharap arahan dan dukungan dari Bapak Bupati untuk mendorong pencapaian di setiap kecamatan,” tandasnya.
Sementara Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam Sam menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah sebagai salah satu indikator pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
Menurutnya sistem elektronika transaksi Pemerintah dapat memberikan transparansi sekaligus memudahkan proses evaluasi pencapaian pajak.
“Program HLM-ETPD ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memantau capaian pajak secara real time. Dengan digitalisasi kita bisa melihat potret kinerja pajak, baik di tingkat desa ataupun kecamatan,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Sosok orang nomer satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menyoroti PBB P2 yang kerap menjadi perhatian KPK RI, selain dirinya menegaskan rendahnya pencapaian PBB P2 yang berdampak penilaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Jika pendapatan PBB P2 kita rendah, otomatis nilai evaluasi kinerja pemerintah, termasuk pemerintah desa ikut terdampak. Maka kita harus bekerja lebih baik lagi untuk tingkatkan capaian itu,” ujarnya.
Ketua DPC PDI-P Sumenep menyampaikan salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan pajak adalah kurangnya komunikasi intensif antara pemerintah desa, kecamatan dan kurang kesadarannya masyarakat dalam membayar pajak.
“Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan sangat penting dalam mengevaluasi dan menyusun strategi bersama dan harus lebih intens,” tegas Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Untuk pihaknya mengusulkan agar cara pendekatan pembayaran pajak lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan siklus perekonomian masyarakat yang ada di desa dan mengedukasi tentang kewajiban pajak bagi pembangunan bangsa dan negara.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Sumenep akan memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah. Fauzi berharap elektronifikasi transaksi ini, mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
“Elektronifikasi bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga efisiensi dan transparansi. Dengan data yang terintegrasi, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk mengoptimalkan pajak,” sambungnya.
Melalui HLM-ETPD ini, Bupati Fauzi juga mendorong seluruh camat dan kepala desa untuk aktif berkontribusi dan berkolaborasi, dalam mencapai target PAD tahun 2024.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan desa, diharapkan Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan pendapatan demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (REDJAVA****)
