JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan keseriusannya dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan melalui dua agenda strategis yang digelar serentak di Kota Batu, Jawa Timur.
Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemkab Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penghitungan dua indikator penting pembangunan: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) Tahun 2025–2029.
Bertempat di Kusuma Agrowisata Resort & Hotel, kegiatan ini menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi perempuan, kalangan akademisi, dan tim konsultan teknis. Forum ini menjadi ruang dialog lintas perspektif, demi menyusun dokumen perencanaan daerah yang tidak hanya akurat dan komprehensif, tetapi juga berakar pada realitas sosial.
Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, H. Moh. Iksan, S.Pd., M.T., menegaskan bahwa IPP dan IPK bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dan menetapkan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif.
“Penghitungan IPP dan IPK bukan sekadar formalitas. Ia adalah fondasi. Dari sini kita tahu sejauh mana perempuan dan pemuda dilibatkan dalam pembangunan. Revisi RAD yang sedang disusun akan menjadi peta jalan bagi kebijakan yang lebih manusiawi, adil, dan partisipatif,” ujar H. Moh. Iksan kepada media ini, Senin (04/08/2025)
Menurut Iksan, data IPP menjadi alat refleksi penting sejauh mana kesetaraan gender telah berjalan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Sedangkan IPK menjadi tolok ukur sejauh mana pembangunan telah menyasar kebutuhan dan potensi generasi muda.
“Kami tidak ingin hanya menghasilkan dokumen yang selesai di meja kerja. RAD ini harus menjadi dokumen hidup, yang benar-benar digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, dan evaluasi pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan ini melibatkan semua pihak yang relevan. Masing-masing OPD memberikan kontribusi substansial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam indikator IPP dan IPK. Dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi dan budaya semua terlibat dalam menyusun solusi konkret yang berpihak pada kelompok rentan.
Diskusi yang berlangsung hangat dan penuh semangat ini juga menampung berbagai masukan dari organisasi masyarakat dan konsultan kebijakan, termasuk pentingnya menggunakan data terpilah dan analisis gender yang tajam dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kami ingin memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Baik perempuan maupun pemuda harus mendapat ruang strategis dalam proses pembangunan, karena mereka adalah motor perubahan masa depan Sumenep,” imbuh Iksan.
FGD ini tak hanya menjadi momen evaluatif, tetapi juga momentum afirmatif bahwa Pemkab Sumenep tak main-main dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, setara, dan mampu bersaing di tengah tantangan zaman.
Dengan semangat partisipatif dan kolaboratif, revisi RAD dan hasil penghitungan IPP–IPK tahun 2025–2029 diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya sensitif terhadap isu-isu sosial, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan global.
“Kami menata pembangunan dari hal-hal mendasar. Mulai dari pengarusutamaan gender hingga optimalisasi peran pemuda. Ini bukan kerja satu dinas, melainkan kerja bersama untuk mewariskan masa depan yang lebih baik bagi Sumenep,” pungkas H. Moh. Iksan. (REDJAVA****)
