JAVANETWORK.CO.ID.SURABAYA – Laut Masalembu kembali bergejolak! Dalam sepekan terakhir, tiga kapal cantrang secara terang-terangan memasuki wilayah tangkap nelayan tradisional. Puncaknya terjadi pada Jumat, 14 Februari 2025, ketika kapal cantrang KM. Baharu tertangkap basah oleh nelayan setempat. Namun, alih-alih ditindak, kapal tersebut justru dilepaskan begitu saja oleh pihak berwenang.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur langsung bereaksi keras. Mereka menuding pemerintah gagal melindungi nelayan tradisional dan membiarkan praktik penangkapan ikan merusak terus terjadi.
“Ini bukan hanya soal kapal cantrang, ini soal keadilan! Nelayan tradisional di Masalembu sudah lama menjaga laut mereka, tapi kini justru diusir oleh kapal-kapal besar yang menghancurkan ekosistem,” tegas Wahyu Eka Styawan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (19/02/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penggunaan cantrang, bom ikan, dan potasium telah lama menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Di pulau-pulau kecil seperti Masalembu, praktik ini bukan sekadar merusak lingkungan, tetapi juga memicu ketegangan antara nelayan tradisional dan kapal-kapal besar yang kerap datang dari luar daerah.
Nelayan setempat mengaku semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan sejak kapal cantrang mulai beroperasi di sekitar wilayah mereka. Jika pemerintah tidak segera turun tangan, konflik horizontal bisa pecah kapan saja.
“Kami sudah melaporkan, tapi mana tindakan tegas? Kami tidak akan tinggal diam jika laut kami terus dirampas!” ujar seorang nelayan Masalembu yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dalam pernyataannya, WALHI Jawa Timur menuntut tindakan konkret dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk:
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemprov Jawa Timur segera membuat kebijakan perlindungan kawasan tangkap nelayan tradisional.
2. Penegakan hukum tegas terhadap kapal cantrang dan alat tangkap ilegal lainnya.
3. Investigasi mendalam terhadap dugaan pembiaran dan pelepasan KM. Baharu oleh pihak berwenang.
Jika tuntutan ini diabaikan, WALHI mengancam akan menggalang aksi lebih besar bersama nelayan di berbagai daerah.
“Jangan tunggu sampai nelayan turun ke jalan! Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada kapal-kapal besar yang merusak laut!” tutup Wahyu Eka Styawan. (REDJAVA****)
