JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi akan mencopot jajaran yang tidak mampu mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayahnya. Sanksi tegas tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab.
Hal ini disampaikan Kapolri di hadapan pejabat Mabes Polri dan jajaran Kapolda dalam kegiatan video conference atau vicon pada Senin (5/6/2023).
Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi menyampaikan arahan tegas ini ia sampaikan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang menaruh perhatian serius terhadap TPPO.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini.” kata Listyo dikutip dari lamas resmi humas.polri.go.id, Rabu (07/06/2023).
Dalam upaya menindak TPPO, Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas. Ia menunjuk Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kasatgas TPPO.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Satgas TPPO dibentuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi.
“Bapak Kapolri ditunjuk RI 1 (Presiden Jokowi) sebagai pelaksana harian Satgas TPPO Nasional yang sebelumnya diemban oleh Menteri PPA. Sehingga Pak Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk Satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim yang bertugas memetakan dan menindak jaringan TPPO di Indonesia,” kata Sandi kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Menurut Kadiv Humas, Kapolri juga memerintahkan seluruh jajaran Polda untuk membentuk Satgasda atau Satuan Tugas Daerah TPPO. Satgasda TPPO nantinya dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Wakapolda.
“Ditindaklanjuti di setiap Polda membentuk Satgasda TPPO dipimpin Wakapolda,” ujarnya. (REDJAVA/FRN****)
