Javanetwork.co.id, Malang – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang partisipan guna mewujudkan kemakmuran dan kepuasaan masyarakat, (4/2).
Pelaksanaan Musrenbang ditingkat kecamatan merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah untuk menampung usulan dari berbagai elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya, maka hendaknya menyampaikan usulan prioritas tersebut dalam rangka memajukan wilayahnya yaitu kelurahan dan kecamatan.
Hal itu yang ditekankan oleh Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko saat membuka acara desk perangkat daerah Kecamatan Blimbing yang merupakan rangkaian musrenbang Kecamatan Blimbing 2022 di aula kantor kecamatan setempat, Jumat (4/2/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disampaikan pria berkacamata itu, saat ini inflasi di Kota Malang 1,42 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi kedua di Jawa Timur atau 81,45 persen. Data tersebut menunjukkan tren positif, sehingga harus dijaga dengan baik agar program pembangunan berjalan optimal.
“Arah kebijakan Kota Malang sejak 2019, selama kepemimpinan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko diawali perbaikan infrastruktur,” urainya.
Ditambahkan pria yang kerap disapa Bung Edi itu, setelah tahun 2019 pihaknya terus menggenjot berbagai upaya perbaikan hingga saat ini, seperti infrastruktur, kemandirian sosial, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan.
“Semuanya itu dibutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak termasuk elemen masyarakat. Karena jika hanya mengandalkan pemerintah, hasilnya tidak akan optimal,” sambungnya.
Sedangkan tantangan kinerja tahun 2023, terang orang nomor dua di Pemkot Malang itu, meliputi akselerasi pencapaian target akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), penuntasan permasalahan kota, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Dalam gelaran ini, Bung Edi juga mengingatkan agar masyarakat selalu waspada mengingat cuaca ekstrem masih bisa terjadi setiap saat.
Begitu juga terkait pandemi Covid-19, hendaknya masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terutama dengan adanya varian Omicron. Di mana Kota Malang beberapa hari terakhir kasus Covid-19 di Kota Malang mengalami fluktuatif.
“Meski sudah vaksin hendaknya tetap waspada dan hingga saat ini upaya yang ampuh untuk menekan penularan virus hanya berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbaunya.
Sedangkan terkait rancangan prioritas tahun 2023, disampaikan Bung Edi, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, keuangan, kesehatan, sosial, teknologi, lingkungan hidup dan infrastruktur.
“Sebelum berbagai usulan dari tingkat kelurahan diajukan ke kecamatan dan nantinya ke tingkat kota, maka lurah dan camat hendaknya lebih intens serta selektif, agar apa yang menjadi usulan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Camat Blimbing Aryadi Wardoyo, S.TP., M.Si. Menurutnya, selama ini berbagai tahapan, seperti penjaringan aspirasi masyarakat dari tingkat RT dan RW sudah dilakukan dengan baik, termasuk melibatkan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Blimbing.
“Dari 11 kelurahan di Kecamatan Blimbing dan ditambah dari perangkat daerah, dari hasil musrenbang di tingkat kelurahan ada 857 usulan prioritas. Adapun biaya atau anggaran yang akan diajukan Rp79.971.391.562,00. Sedangkan penganggaran biaya pokok pikiran (pokir) Rp3.646.285,00. Semuanya itu nantinya akan kami bawa ke musrenbang tingkat kota,” pungkasnya. (*)
