JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, S.H., M.H., menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal itu disampaikannya saat membuka acara Pendampingan Penguatan Implementasi SAKIP yang digelar Kementerian PAN-RB melalui Asdep Koordinasi Kebijakan RB KUNWAS Wilayah II di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Acara strategis tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RB KUNWAS Wilayah II KemenPAN-RB, Budi Prawira, S.E., M.M., bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumenep, termasuk para asisten, pimpinan OPD, kepala bagian, camat, hingga pejabat perencana.
Dalam sambutannya, Wabup Imam Hasyim menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang konsisten mendampingi daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Budi Prawira yang berkenan hadir untuk memberikan pendampingan. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas implementasi SAKIP,” ujarnya.
Wabup mengungkapkan bahwa capaian SAKIP Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 berhasil meraih predikat BB dengan nilai 70,15. Prestasi itu disebutnya sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi sementara hingga triwulan II tahun 2025, nilai tersebut sedikit menurun menjadi 70,02, meski predikat BB tetap dipertahankan.
“Penurunan ini menjadi catatan penting. Oleh karena itu, saya minta seluruh pimpinan OPD segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi agar capaian SAKIP 2025 bisa meningkat, bahkan menuju BB Gemuk,” tegasnya.
Adapun rekomendasi penting yang perlu diperbaiki mencakup dua aspek utama, yakni penajaman perencanaan kinerja melalui pemetaan pohon kinerja yang lebih logis, serta penguatan evaluasi internal agar rekomendasi yang dihasilkan dapat konsisten ditindaklanjuti perangkat daerah.
Menurut Imam Hasyim, penguatan implementasi SAKIP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan dipercaya masyarakat.
“Melalui SAKIP, setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. SAKIP adalah instrumen penting dalam mencegah pemborosan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menekan potensi praktik korupsi,” ungkapnya.
Pendampingan KemenPAN-RB ini disebut Wabup sebagai momentum penting bagi Sumenep untuk memperkuat reformasi birokrasi yang tengah dijalankan. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP agar nilai kita tidak turun, melainkan meningkat. Mari kita jadikan momentum ini untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang profesional, efisien, dan terpercaya,” pungkas Wabup Imam Hasyim.
Dengan demikian, Sumenep menargetkan capaian lebih tinggi pada evaluasi SAKIP 2025. Harapannya, predikat BB Gemuk dapat diraih sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas kinerja sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (REDJAVA****)
