JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Mahfud juga mengatakan pemerintah tengah mencari solusi terkait penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di tengah ramainya penolakan tim Israel bermain di Indonesia.
“Ya kita jalani proses-proses ini untuk dicari jalan keluar. Pokoknya prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka,” kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Mahfud menegaskan Indonesia menolak tegas imperialisme. Prinsip tersebut pernah disampaikan Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno dalam sidang PBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganefo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis,” jelas Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menyampaikan Indonesia juga ingin bergaul dengan baik lewat olahraga.
“Kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik, dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik,” ujar Mahfud.
“Oleh sebab itu, kita olah ada 2 pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina, dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel,” imbuh Mahfud.
Dilansir detikNews sebelumnya, Plt Menpora Muhadjir Effendy mengungkapkan Indonesia sempat mengajukan syarat ke FIFA terkait keterlibatan Israel di Piala Dunia U-20. Namun Muhadjir mengatakan syarat itu kelihatannya tak disepakati.
“Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/03/2023)
Muhadjir tak menjelaskan mengenai kondisi dan syarat yang dimaksud. Dia menyatakan pada intinya masalah yang ramai saat ini bukan terkait kebijakan, tapi soal kepatuhan terhadap konstitusi.
“Dan konstitusi kita itu di dalam UUD preambule alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, ada syarat-syarat tertentu jika tim yang bakal berlaga di Piala Dunia U-20 termasuk dalam kategori yang disebut dalam konstitusi. Muhadjir mengatakan sepertinya tak ada titik temu terkait syarat yang diajukan Indonesia.
“Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu,” jelas Muhadjir.
Muhadjir belum bisa memberikan kepastian mengenai nasib Indonesia sebagai tuan rumah. Dia menyebutkan Ketua PSSI Erick Thohir akan ke Zurich untuk konsultasi dengan FIFA.
“Mudah-mudahan ada titik temu. Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes bukan itu. Tapi ini berkaitan dengan itu, konstitusi itu,” pungkas Muhadjir. (REDJAVA/FRN****)
