JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali guna memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh di Indonesia.
Pelaksanaan SE2026 yang akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing usaha di Kabupaten Sumenep.
Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan instrumen strategis untuk melihat kekuatan riil sektor usaha yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memotret secara utuh potensi dan dinamika dunia usaha di Kabupaten Sumenep. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Kepala BPS Handoyo Wijoyo dalam keterangan tertulis, Jum’at (05/06/2026).
Menurut Handoyo, SE2026 akan menjangkau seluruh aktivitas usaha nonpertanian yang mencakup berbagai sektor, mulai perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, hingga penyediaan akomodasi dan makan minum.
Pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap usaha yang telah lama beroperasi maupun usaha baru yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada potensi usaha yang terlewat. Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan SE2026, BPS juga memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) termasuk dalam cakupan pendataan.
SPPG masuk dalam kategori usaha jasa penyediaan makanan dan minuman sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), mengingat perannya sebagai pengelola dan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara KDMP akan diklasifikasikan sesuai jenis usaha yang dijalankan, baik pada sektor jasa keuangan, perdagangan, maupun kategori usaha lainnya.
“KDMP memiliki karakteristik usaha yang beragam. Karena itu pengelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas ekonomi yang dijalankan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya,” jelas Handoyo.
Melalui SE2026, BPS akan mengumpulkan berbagai informasi penting terkait karakteristik usaha. Data yang dihimpun meliputi identitas perusahaan, jenis usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan internet, pendapatan, pengeluaran, hingga aset perusahaan.
Informasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pemberdayaan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, dan memperluas peluang investasi di daerah.
Tak hanya itu, sensus juga akan memetakan keterlibatan pelaku usaha dalam program MBG serta kemitraan dengan KDMP sebagai bagian dari evaluasi dan pengembangan kedua program tersebut.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan ekonomi daerah. Dari data ini kita bisa melihat rantai pasok, kebutuhan bahan baku, peluang kemitraan, hingga potensi usaha lokal yang dapat dikembangkan agar ekonomi Sumenep semakin kuat dan mandiri,” pungkasnya.
BPS Kabupaten Sumenep optimistis dukungan seluruh pelaku usaha akan menghasilkan data berkualitas yang mampu menjadi fondasi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan semangat ‘Mencatat Ekonomi Indonesia’, SE2026 diharapkan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat. (REDJAVA****)
