JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa keberlanjutan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Sumenep sangat bergantung pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu disampaikan Bupati Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH bersama Wakil Bupati KH Imam Hasyim, SH, MH usai menghadiri resepsi pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya di Pendopo Keraton Sumenep, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, struktur belanja pegawai saat ini sudah melampaui ambang batas ideal sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dipicu oleh pembebanan gaji PPPK yang kini ditanggung oleh pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara aturan, belanja pegawai di bawah 30 persen sebenarnya bisa terpenuhi jika gaji PPPK tidak dimasukkan. Namun faktanya sekarang PPPK digaji daerah, sehingga naik menjadi sekitar 37 persen, ditambah BLUD yang juga harus kita tanggung,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo kepada sejumlah awak media.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep memilih fokus pada peningkatan PAD sebagai jalan keluar utama untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Solusinya satu, seluruh OPD harus bekerja maksimal meningkatkan PAD agar kondisi fiskal tetap sehat,” tegasnya.
Meski demikian, Bupati Fauzi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk merumahkan PPPK, meskipun beban belanja pegawai terus meningkat. Namun, ia memberikan peringatan keras terkait kinerja perangkat daerah.
“Jangan berpikir untuk merumahkan PPPK. Tapi kalau kinerja tidak maksimal, bukan hanya PPPK, TPP juga bisa kita evaluasi,” tutup sosok orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menjelaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam mengungkapkan bahwa tingginya belanja pegawai selalu menjadi bahan evaluasi legislatif setiap tahun.
Namun, ia menilai kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi faktor utama yang membuat efisiensi sulit dilakukan.
“Belanja pegawai memang selalu dievaluasi untuk dirampingkan. Tapi kondisi kepulauan membuat hal itu tidak mudah. ASN di wilayah kepulauan tidak mungkin disatukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, SH menyebut capaian PAD hingga triwulan I 2026 masih berada di kisaran 20 persen.
Dirinya menjelaskan, capaian tersebut dipengaruhi keterlambatan pembayaran dari wajib pajak, yang menyisakan sekitar 5 persen dari potensi awal tahun.
“Ada margin sekitar 5 persen karena sebagian wajib pajak membayar mundur. Itu hal yang wajar dalam siklus penerimaan,” jelas Dian sapaan akrabnya.
Meski demikian, Pemkab Sumenep tetap optimistis mampu melampaui target PAD. Setelah melampaui target Rp322 miliar pada 2025, pemerintah daerah kini menaikkan target secara bertahap hingga Rp354 miliar, bahkan membidik Rp500 miliar saat perubahan APBD.
“Kami akan terus menggenjot PAD. Pada perubahan anggaran nanti, target akan kami review untuk bisa melampaui capaian yang ada,” tegasnya.
Ia memastikan strategi peningkatan PAD tidak akan dilakukan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan dengan optimalisasi potensi yang ada, termasuk digitalisasi sistem pajak dan pendekatan jemput bola.
Selain itu, Pemkab Sumenep juga tengah menyiapkan sumber PAD baru dari sektor telekomunikasi melalui regulasi pemanfaatan ruas jalan yang ditargetkan rampung pada akhir tahun.
“Kami tidak ingin masyarakat terbebani. Fokus kami adalah optimalisasi potensi yang ada, bukan menaikkan tarif,” pungkasnya. (REDJAVA****)
