JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Menyikapi perkembangan mutakhir pasca Inpres 1/2025, tidak semua seragam dalam menyikapi. Salah sataunya muncul dari gedung parlemen, dalam hal ini Komisi III DPRD Sumenep.
Komisi III DPRD Sumenep menolak dengan tegas efisiensi dalam pengertian sebagaimana yang disampaikan Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi sebelumnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengatakan, dengan alasan apapun efisiensi tidak bisa diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu dikarenakan tidak pernah ada rapat membahas mengenai teknis pemangkasan anggaran sebagaimana berkembang.
“Secara prinsip, kita menolak wacana pemangkasan kegiatan kedewanan. Bukan kita tidak patuh pada Inpres. Tapi kita merasa tidak pernah dilibatkan membahas masalah Inpres dan turuanannya,” katanya didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep Wiwid Harjo Yudanto.
Oleh karena itu, pihaknya dengan alasan apapun tidak bisa menerima jika terjadi efisiensi anggaran pada kegiatan kedewanan. Terutama kegiatan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat.
“Termasuk soal Perdin. Seharusnya ada pembahasan terlebih dahulu. Tidak ujug-ujug dipangkas. Aneh tapi nyata ini,” tegasnya.
Wiwid menimpali, sikap Sekkab Sumenep menyampaikan bahwa beberapa kegiatan kedewanan terkena imbas termasuk overlap. Baginya, sekkab berlebihan dalam memahami kerangka tupoksinya.
“Sejak kapan eksekutif memiliki fungsi anggaran sebagaimana legislatif. Berkaitan anggaran seharusnya ada pembicaraan dengan legislatif, bukan main sliding begitu saja,” katanya dengan nada kecewa.
“Kami tolak jika dengan dalih efisiensi lalu asal memangkas kegiatan kedewanan, kita ini punya basis konstituen yang harus dipikirkan. Sama dengan bupati juga punya janji politik, kita janji politik juga banyak kepada konstituen,” tambahnya menegaskan.
Secara terpisah, Akhmadi Yasid selaku anggota Banggar DPRD Sumenep meminta eksekutif duduk satu meja. Terutama TAPD Pemkab Sumenep, selaku leading sector urusan anggaran.
“Come on guys, kita ini sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah, perlu bicara detail dan gamblang soal postur anggaran pasca Inpres,” kata Ahmadi Yasid, Selasa (10/03/2025).
Lebih-lebih, kata mantan wartawan senior itu, legislatif memang memiliki fungsi budgeting atas APBD. Sehingga wajar dan tidak berlebihan untuk segera dilakukan rapat bersama Banggar dan TAPD.
“Silahkan tentukan, kapan dan dimana serta dengan siapa saja, kita intinya siap hadir. Masak sudah sebulan lebih tidak ada rapat apapun berkaitan efisiensi, aneh tapi nyata ini, ada apa sebenarnya,” ungkapnya tegas.
Sebelumnya dalam banyak pemberitaan Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan melakukan pemangkasan anggaran. Termasuk kegiatan kedewanan yang sebenarnya sudah direncanakan matang. Salah satunya berkaitan perjalanan dinas. (REDJAVA***)
