JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Di tengah kegamangan banyak daerah dalam menerjemahkan komitmen lingkungan ke dalam kebijakan konkret, Kabupaten Sumenep justru mengambil langkah yang jarang dilakukan: memulai revolusi penurunan emisi karbon dari tubuh birokrasi sendiri.
Momentum Hari Menurunkan Emisi CO₂ Internasional, 28 Januari, dijadikan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai titik tekan arah pembangunan daerah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi boleh berjalan dengan mengorbankan kualitas lingkungan.
Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. menegaskan, isu perubahan iklim bukan agenda global yang jauh dari daerah, melainkan persoalan nyata yang menuntut keputusan politik hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perubahan iklim bukan isu elitis. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari cuaca ekstrem hingga ancaman ekologis. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya bicara, tetapi harus bertindak,” kata Bupati Fauzi, Rabu (26/1/2026).
Salah satu kebijakan yang kini dijalankan adalah penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kebijakan ini menjadikan Sumenep sebagai salah satu daerah di Madura yang secara terbuka menggeser pola transportasi birokrasi menuju energi bersih.
Bagi Fauzi, langkah tersebut bukan sekadar simbol, melainkan pesan politik bahwa birokrasi harus menjadi lokomotif perubahan.
“Kami sengaja memulai dari kendaraan dinas. Pemerintah harus memberi contoh lebih dulu, karena transisi energi tidak akan berjalan jika hanya dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.
Fauzi sendiri tercatat menggunakan mobil dinas listrik dalam aktivitas kedinasan sehari-hari. Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik bukan hanya soal efisiensi anggaran energi, tetapi juga soal perubahan paradigma pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh lagi mengabaikan lingkungan. Kendaraan listrik adalah salah satu pintu masuk untuk mengubah cara pandang kita terhadap transportasi, energi, dan masa depan daerah,” kata dia.
Tak berhenti pada internal pemerintahan, Pemkab Sumenep juga mendorong penggunaan sepeda motor listrik sebagai alternatif transportasi masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu menekan emisi gas buang sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya energi ramah lingkungan.
Namun Fauzi mengakui, kebijakan penurunan emisi tidak bisa berjalan sepihak. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar perubahan benar-benar berdampak.
“Menjaga lingkungan harus menjadi gerakan bersama. Jika pemerintah dan masyarakat berjalan searah, saya yakin Sumenep bisa berkontribusi nyata dalam upaya menekan emisi karbon,” pungkasnya.
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, langkah Sumenep menunjukkan bahwa agenda lingkungan tidak harus menunggu pusat. Dari daerah, perubahan bisa dimulai pelan, senyap, tetapi menentukan arah masa depan. (REDJAVA/$$$)
