JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah. Ia hari ini mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya dalam rangka pemeriksaan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Kantor BPN Surabaya.
Hadi mengatakan ia selalu menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga, ia memerintahkan untuk diberikan loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri di setiap kantor pelayanan.
“Dan loket prioritas itu pun saya minta dibuka di Sabtu dan Minggu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang bekerja masuk hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu adalah hari mereka libur, mereka bisa masuk sendiri,” kata Hadi, Sabtu (2/7/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian Hadi juga meminta Kakantah supaya memberikan pelayanan terbaik, senyum, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terutama tidak adanya pungutan liar atau pungli.
“Dan satu yang saya wanti wanti tidak ada pungli. Apabila ada pungli, masyarakat silakan lapor ke saya. Pasti akan saya tindak. Dan itu sudah menjadi komitmen seluruh Kakantah akan melakukan secara profesional dan terbaik untuk rakyat,” ucapnya.
Mengenai program Tri Juang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jawa Timur, Hadi mengatakan masih merapatkan hal tersebut. Hadi menyampaikan program reforma agraria saat ini dilaksanakan dengan melaksanakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Ia berpendapat itu dapat berjalan dengan baik karena adanya program dari Tri Juang tersebut.
“Sekarang di jawa timur sendiri sudah 64 persen pengurusan PTSL. Sehingga pemetaan, pendaftaran, itu sudah bagus semua tinggal berapa persen. Sehingga harapan kami menjadi kota lengkap, kemudian kabupaten lengkap, untuk provinsi lengkap, Itu segera terealisasi,” jelas Hadi.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Hadi mengungkap jika sudah berhasil program tersebut, maka terdapat dua hal yang sudah bisa dilakukan yaitu melawan mafia tanah dan banyak investor yang masuk.
“maka ada dua hal yang sudah bisa kita lawan. Yang pertama, adalah mafia tanah, karena tidak ada tumpang tindih sertifikat. Dan yang kedua, adalah investor banyak yang masuk. Karena mereka sudah memiliki kepastian hukum yang memiliki sertifikat itu. Dua hal itu kan akan meningkatkan pendapatan di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Dalam mengatasi mafia tanah di Jawa Timur Hadi meminta BPN Jatim untuk berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Kejaksaan untuk menuntaskan permasalah mafia tanah tersebut. Ia juga belum lama ini melaksanakan sidak untuk mafia tanah di Sulawesi Selatan pada.
“Jangan main-main ya mafia tanah,” tutup Hadi. (REDJAVA)
