JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Komitmen untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang transparan dan tepat sasaran kembali dibuktikan oleh Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Madura Raya.
Bekerja sama dengan TNI melalui Babinsa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, GNPK terjun langsung mengawal distribusi beras bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2025 di Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep.
Penyaluran beras CBP untuk periode Juni–Juli 2025 itu mendapat pengawasan ketat dari Ketua GNPK Madura Raya, Anang Endro; Babinsa Pandian, Kopka Taufik; dan pendamping PKH Kecamatan Kota, Indah Dwi Wahyuni, S.E.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiganya hadir di lokasi untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai prosedur, tertib, serta bebas dari praktik pungutan liar dan penyimpangan data penerima manfaat.
“Kehadiran kami adalah bentuk nyata dari sinergi tiga elemen strategis: masyarakat sipil (GNPK), aparat negara (TNI), dan pelaksana teknis (PKH) yang saling melengkapi dalam fungsi kontrol sosial. Kami ingin memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan ataupun disalahgunakan,” tutur Anang Endro kepada media ini, Kamis (24/07/2025).
Menurut Anang, pengawasan distribusi bantuan pangan adalah bagian dari kerja nyata GNPK dalam mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
“Bantuan pangan ini sangat penting bagi warga, terutama pasca tekanan ekonomi global dan dampak iklim terhadap pertanian lokal. Maka jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Pendamping PKH Kecamatan Kota, Indah Dwi Wahyuni, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan GNPK dan TNI dalam proses pendistribusian.
“Kami merasa terbantu. Karena distribusi bantuan di lapangan seringkali membutuhkan sinergi, apalagi jika menyangkut validasi data dan ketertiban teknis. Kolaborasi ini sangat efektif,” katanya.
Sementara itu, Babinsa Pandian, Kopka Taufik, menambahkan bahwa keterlibatan TNI dalam pengawasan distribusi bantuan sosial merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat.
“Tugas kami bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tapi juga memastikan seluruh bentuk bantuan negara sampai ke tangan yang berhak,” ungkapnya.
Langkah kolaboratif ini diyakini akan menjadi contoh praktik baik dalam pengawasan program bantuan sosial di Madura dan wilayah lainnya.
“GNPK Madura Raya memastikan akan terus hadir dalam setiap upaya penegakan transparansi dan keadilan sosial di akar rumput,” pungkas Anang sapaan akrabnya. (REDJAVA****)
