JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Krisis listrik di sejumlah wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep terus menjadi sorotan serius wakil rakyat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Hosnan Abrori, bersama sejumlah legislator lainnya, melakukan kunjungan langsung ke Kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/6/2025), guna menindaklanjuti keluhan warga terkait seringnya pemadaman, terutama di Pulau Sapudi dan Raas.
“Kami datang langsung untuk memastikan agar persoalan listrik di kepulauan tidak diabaikan. Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar H. Hosnan, Kamis (05/06/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Yusuf Sahroni, Kepala Bagian Hukum Setdakab Sumenep Hizbul Wathan serta perwakilan dari PLN.
Hosnan memaparkan bahwa kebutuhan listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), sementara daya terpasang baru sekitar 2.200 KWP.
Situasi ini diperparah dengan tidak berfungsinya dua dari lima mesin pembangkit yang tersedia.
Menanggapi itu, pihak PLN menyampaikan bahwa satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP akan segera dikirim ke Sapudi.
Dengan tambahan ini, diharapkan pasokan listrik dapat kembali normal pada akhir bulan.
“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendesak PLN agar pemenuhan kebutuhan listrik di kepulauan dapat segera terealisasi,” jelasnya.
Sementara di Pulau Raas, daya listrik saat ini telah mencapai 1.160 KWP, melebihi kebutuhan lokal yang hanya sekitar 662 KWP.
Dari lima mesin pembangkit yang beroperasi, dua unit difungsikan sebagai cadangan.
“Secara kapasitas Raas sudah cukup. Tapi jika masih ada dusun atau desa di wilayah daratan Raas yang belum teraliri listrik, kami minta PLN segera berkoordinasi untuk perluasan jaringan,” ungkap Hosnan.
Sosok politisi asal kepulauan juga menyoroti kelistrikan di Pulau Masalembu.
Menurutnya, pasokan listrik di wilayah tersebut ditargetkan menyala pada 2026, dengan PLTD disiapkan oleh SKK Migas dan jaringan listrik oleh PLN.
Saat ini, kendala utama berada pada proses pembebasan lahan.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah kepulauan, Hosnan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu strategis ini.
“Kesetaraan layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan pemerintah,” pungkasnya. (REDJAVA****)
