JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Di antara debur ombak dan desir angin laut Madura, sebuah harapan perlahan karam bersama kapal yang tak lagi berlayar.
PT Sumekar Line, yang dahulu dielu-elukan sebagai jembatan emas bagi warga kepulauan di Kabupaten Sumenep, kini mendadak lumpuh.
Penyebabnya bukan badai, melainkan keterlambatan gaji yang menyesakkan: delapan bulan tanpa kepastian untuk para awaknya.
Kondisi ini memantik kepedihan kolektif masyarakat pulau, yang selama ini menggantungkan denyut kehidupan pada transportasi laut tersebut.
Lebih dari sekadar moda angkut, Sumekar Line adalah nafas ekonomi, penghubung keluarga, dan penjaga peradaban pulau-pulau kecil yang jauh dari sorotan.
Di tengah gejolak itu, Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, SH., MH., angkat bicara dengan ketenangan seorang penyelaras gelombang.
Dari kediamannya, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis yang melanda.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami sedang mencari siapa yang peduli. Kapal ini adalah simbol harapan bagi warga kepulauan. Ketika ia berhenti, maka berhentilah roda kehidupan di pulau-pulau kami.” katanya, Sabtu (03/05/2025).
H. Safiudin tidak berdiri sendiri. KWK telah menjalin komunikasi intensif dengan DPRD Sumenep, mendorong langkah konkret dan solutif.
Namun, sorotan utamanya tetap pada upaya perbaikan struktural manajemen perusahaan agar kejadian ini tidak menjadi siklus luka yang berulang.
“Kami paham, para karyawan pun manusia. Delapan bulan tanpa gaji bukan sekadar hitungan angka, tapi luka nurani. Mereka tidak menolak berlayar karena enggan bekerja, tetapi karena hak mereka tertambat di dermaga ketidakpastian,” tuturnya.
Akibat macetnya operasional Sumekar Line, para pedagang dan pelaku usaha di kepulauan kini menanggung beban ganda: biaya logistik membengkak dan ritme distribusi terganggu.
Tak sedikit dari mereka terpaksa mengurangi stok bahkan menutup usaha sementara.
“Kami tak ingin menyalahkan. Kami hanya ingin didengarkan. Saat masyarakat pulau menangis, mestinya seluruh daratan ikut mendengar.” tegasnya.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar janji pemulihan, melainkan keberanian untuk menghadirkan solusi yang menyentuh akar.
Pemerintah daerah, direksi perusahaan, dan seluruh elemen terkait didesak turun tangan dengan langkah terukur, cepat, dan manusiawi.
“Jangan biarkan kapal harapan ini terus tertambat karena kelalaian kita bersama,” pungkas H. Piu, sapaan akrabnya. (REDJAVA****)
