JAVANETWORK.CO.ID.LAMPUNG – Tidak maksimalnya serapan anggaran APBD Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terhitung mulai dari 2019-2021 yang menyebabkan terjadinya SilPA menjadi sorotan berbagai pihak diantaranya beberapa Fraksi di DPRD, politisi,tokoh, aktifis sampai praktisi hukum.
Menanggapi serapan anggaran kabupaten Lampung Selatan yang tidak maksimal sehingga mengakibatkan SilPA selama tiga Tahun, Husni Piliang Ketua umum YLBH Kalianda saat disaat disambangi di Posko Djoeang YLBH Kalianda mengatakan, Penyebab terjadinya Silpa di Kabupaten yang berjuluk Khagom Mufakat tersebut, diduga akibat buruknya manajemen pemerintahan yang meliputi aspek planning, coordinating, directing, implementing, controlling dan evaluating.
” Saya duga penyebab SilPA akibat buruknya manajemen pemerintahan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal,” ujar Husni
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pentolan YLBH Kalianda tersebut, apabila manajemen pemerintahan diterapkan secara tepat, maka pucuk pimpinan pemerintahan akan mendapat feedback berupa pemahaman untuk mengoptimalkan kinerjanya di tahun mendatang agar tidak terjadi lagi SilPA.
Husni juga menilai pengesahan APBD seharusnya juga tidak mengakibatkan SiLPA, terjadinya SiLPA menyiratkan adanya hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang tidak terpenuhi.
“APBD Lampung Selatan adalah dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Lampung Selatan. Semestinya semua dana dalam APBD diserap habis untuk kepentingan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. Sehingga, apabila dana yang sudah dianggarkan tersebut tidak digunakan secara implementatif berarti target capaian pembangunan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat menjadi tertunda,” Pungkasnya.
Adanya SILPA merupakan indikasi adanya hambatan pemenuhan pelayanan publik, baik berupa pemenuhan barang publik, jasa publik, maupun administrasi publik. Masyarakat berharap agar dana APBD terserap secara maksimal sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. (REDJAVA/TIM PPI)
