JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., mengingatkan para kepala desa agar pengelolaan Dana Desa tidak berhenti pada tumpukan laporan administrasi semata.
Penegasan itu disampaikan dalam FGD Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 yang digelar di Kantor Bupati, Jumat (14/11/2025).
“Keuangan desa itu bukan hanya urusan administrasi. Yang masyarakat butuhkan adalah hasil konkret apakah anggaran itu benar-benar menyentuh mereka atau tidak,” kata Fauzi menegaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menyebut Dana Desa sebagai mesin percepatan pembangunan di tingkat akar rumput.
Karena itu, ia meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan warga.
Menurutnya, kemajuan desa merupakan barometer perkembangan daerah.
“Kalau desanya maju, kabupatennya juga ikut maju. Kepala desa harus bekerja dengan integritas dan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Fauzi memastikan Pemkab Sumenep siap mengawal dan mendampingi desa agar pengelolaan Dana Desa tetap berada di jalur yang benar dan tepat sasaran.
Sosok orang nomer wahid di lingkungan pemkab Sumenep menargetkan desa-desa di Sumenep tidak hanya berkembang, tetapi juga naik kelas menjadi desa mandiri.
“Program yang berpihak kepada masyarakat, layanan publik yang semakin baik, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Dana Desa bukan formalitas, tapi motor perubahan,” tambahnya.
Di sisi lain, penggunaan teknologi juga menjadi sorotan Bupati. Ia menilai digitalisasi harus menjadi standar baru bagi desa-desa yang ingin berkembang pesat.
“Teknologi mempercepat administrasi, memperkuat transparansi, dan mempermudah pelayanan. Kepala desa jangan takut berinovasi,” ujarnya.
Fauzi optimistis bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat akan melahirkan pembangunan yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan maju.
“Kalau sinergi ini kuat, desa-desa kita bukan hanya berkembang, tapi bisa menjadi pionir,” pungkasnya.
FGD tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Plt Kepala Inspektorat Sumenep, Kepala DPMD, Kepala Diskop UKM dan Perindag, Kepala Dinas Sosial, para camat, serta perwakilan kades beserta jajarannya. (REDJAVA****)
