JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep mencatat capaian penting dalam pembangunan kesetaraan gender di Kabupaten Sumenep.
Sepanjang tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan menjadi 0,477, atau turun 0,072 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 0,549.
Penurunan ini menandai adanya perbaikan pada sejumlah indikator utama, terutama di sektor kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, BPS menegaskan masih ada tantangan serius yang perlu segera diatasi, khususnya terkait pendidikan dan pernikahan dini.
Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan bahwa tren penurunan IKG menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif, meski belum merata di semua dimensi.
“Indeks Ketimpangan Gender Sumenep tahun 2025 tercatat menurun menjadi 0,477. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,” kata Handoyo Wijoyo dalam keterangan tertulis, Jum’at (08/05/2026)
Pihaknya menjelaskan bahwa dari tiga dimensi pengukuran IKG, dua di antaranya mengalami perbaikan signifikan.
“Dua dimensi yang mengalami perbaikan adalah kesehatan reproduksi dan partisipasi di pasar tenaga kerja,” ujarnya.
Pada dimensi kesehatan reproduksi, terjadi penurunan signifikan pada indikator persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada peningkatan keselamatan ibu dan bayi.
“Angka perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan menurun cukup tajam. Ini artinya akses layanan kesehatan semakin membaik,” jelas Kepala BPS Handoyo Wijoyo.
Meski demikian, Handoyo menyoroti masih tingginya angka kehamilan usia dini yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Masih terdapat perempuan yang melahirkan anak pertama di usia di bawah 20 tahun. Ini berkaitan erat dengan praktik pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu hambatan jangka panjang terhadap kualitas pendidikan dan kesempatan kerja perempuan.
“Pernikahan usia dini berpotensi menciptakan efek domino yang menghambat peningkatan kualitas hidup perempuan, termasuk dalam pendidikan dan ekonomi,” sambung Handoyo Wijoyo.
Sementara itu, pada dimensi pemberdayaan, BPS mencatat masih adanya kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pendidikan dan keterwakilan politik.
“Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA memang meningkat, tetapi masih tertinggal dibanding laki-laki,” ungkap dia.
Ia juga menyoroti stagnasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah.
“Keterwakilan perempuan di DPRD Sumenep masih berada di angka sekitar delapan persen dan belum mengalami perubahan sejak beberapa tahun terakhir,” tutur pria asal Kabupaten Pamekasan itu
Di sisi lain, kabar positif datang dari sektor ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“TPAK perempuan meningkat menjadi 72,94 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Handoyo Wijoyo juga menyebut bahwa peningkatan tersebut menjadi sinyal positif menuju kesetaraan yang lebih baik di dunia kerja.
“Peningkatan TPAK perempuan yang semakin mendekati laki-laki menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan dalam akses kerja,” tegasnya.
Menutup keterangannya, ia menegaskan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender masih harus terus diperkuat, terutama melalui intervensi pada sektor pendidikan dan perlindungan anak.
“Ke depan, tantangan terbesar kita adalah menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pendidikan perempuan agar kesetaraan benar-benar tercapai secara menyeluruh,” tutup Handoyo Wijoyo. (REDJAVA****)
