JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi menyinggung soal integritas kepemimpinan dan reformasi budaya organisasi Polri. Dia mengingatkan dua hal tersebut menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu.
Pesan tegas ini disampaikan dalam acara Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg ke-62 tahun 2022 di Gedung The Tribrata Jalan Dharmawangsa III, Jakarta Selatan Rabu (21/09/2022).
“Integritas kepemimpinan merupakan indikator mereformasi budaya organisasi. Sehingga seluruh anggota Polisi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi budaya harus dimulai dari Kepalanya baru menjalar ke ekornya,” kata Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo MSi dalam amanatnya disampaikan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Dari kasus Ferdy Sambo ini, Kapolri menekankan bila terjadi pelanggaran oleh anggota Polri, maka pimpinan harus siap disanksi.
“Sudah tentu pimpinan Polri telah melakukan dan mengikis budaya-budaya yang tidak baik. Maka jika terjadi pelanggaran, yang dipotong adalah kepalanya duluan,” ujarnya.
Melihat survei LSI pada tanggal 31 Agustus 2022 lalu, Polri berada di urutan terbawah sebagai lembaga aparat penegak hukum yang dipercaya Publik. Kalah dari Kejaksaan Agung dan KPK. Polri mendapatkan dukungan 66.9 persen, Kejaksaan Agung 75.3 persen dan KPK 73.2 persen.
Survei ini, Kata Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi menjadi pekerjaan rumah bagi kita, Polri untuk lebih profesional dalam bertugas dan kembali merebut kepercayaan publik.
“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi setiap anggota Polri untuk melaksanakan tugas pokok dengan semakin profesional serta menjawab tuntutan publik sehingga dalam terus meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri,” ungkap Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.
Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi juga menyinggung soal isu-isu keamanan dalam hampir sebulan terakhir ini. Seperti dampak kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM yang memicu gelombang protes di sejumlah daerah. Dia menilai, Polri harus mengawal kebijakan tersebut serta masuknya investasi ke Indonesia.
“Dalam kurun waktu 24 hari terakhir kebijakan bidang ekonomi berupa penyesuaian harga BBM untuk pemanfaatan subsidi energi yang tepat sasaran dan juga isu-isu keamanan seluruh daerah, sehingga harus dikelola dengan baik. Selain itu juga upaya menguatkan denyut ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan mendorong masuknya investasi juga harus dikawal, demi menjaga tumbuhnya laju ekonomi nasional,” ujar Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.
Selain itu juga, kata Kapolri, Polri juga telah siap membantu pemerintah mengamankan agenda Internasional dan Nasional seperti Presidensi G20 dan Pemilu 2024. kemudian proyek dan program strategis pemerintah seperti Ibukota Negara Nusantara dan Program penanganan kemiskinan ekstrem.
“Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam kondisi siap, berkomitmen penuh dalam situasi internal yang solid serta bersinergi kuat untuk mewujudkan stabilitas keamanan sebagaj landasan untuk mengawal penuh program-program pemerintah yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” tutur Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.
Seminar dilaksanakan usai peserta didik melaksanakan pendidikannya selama 7 bulan dengan diikuti peserta didik Sespimti sebanyak 121 orang terdiri dari 76 anggota Polri, 43 prajurit TNI, 1 peserta didik Kejaksaan Agung dan 1 peserta didik dari Kemenkumham. Sedangkan peserta didik Sespimmen sebanyak 225 orang terdiri dari 193 anggota Polri, 30 prajurit TNI dan 2 peserta didik dari mancanegara (Malasyia dan Filipina). (REDJAVA/FRN****)
