JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil., menggelar reses 2025 di Sumenep, Kamis (13/11/2025) malam.
Kegiatan yang berlangsung sejak 7 hingga 14 November 2025 ini mencakup daerah pemilihan (Dapil) VII, yaitu Masalembu, Raas, Gayam, dan Kecamatan Nonggunong.
Mengusung tema “Rakyat Adalah Tuan, Pemerintah Adalah Pelayan”, reses ini menjadi forum strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Ahmad Jauhari menyoroti lima isu prioritas yang disampaikan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, listrik. Masyarakat meminta percepatan pembangunan fasilitas PLN di Pulau Masalembu agar pasokan listrik dapat terpenuhi dengan andal.
“Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PLN di Pulau Masalembu, sehingga kebutuhan listrik warga dapat terpenuhi,” kata Ahmad Jauhari, Jum’at (14/11/2025).
Kedua, pengamanan laut. Warga menyoroti potensi konflik antara nelayan lokal dan luar daerah, serta praktik penangkapan ikan yang merusak.
Ahmad Jauhari menegaskan percepatan pembangunan Polair dan Poskamladu menjadi tuntutan mendesak masyarakat.
“Pengamanan laut harus diperkuat melalui pembangunan pos-polair dan poskamladu. Hal ini penting untuk mencegah konflik nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya laut,” ujarnya.
Ketiga, pengawasan anggaran. Masyarakat menginginkan transparansi penuh agar setiap dana yang masuk ke kepulauan dikelola dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan.
“Masyarakat meminta langkah maksimal dalam pengawasan anggaran, termasuk audit menyeluruh, agar setiap dana yang masuk ke kepulauan dikelola dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya,” sambung Ahmad Jauhari .
Keempat, evaluasi pegawai pemerintahan dan pembangunan infrastruktur publik.
Warga meminta sanksi tegas bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan percepatan pembangunan jalan serta pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau.
“Warga berharap pegawai pemerintahan dievaluasi secara menyeluruh dan diberikan sanksi tegas bila tidak menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, percepatan pembangunan jalan dan pelabuhan sangat penting agar konektivitas antar pulau lebih lancar,” tegasnya.
Kelima, transportasi laut. Penyediaan kapal yang layak dan memadai menjadi tuntutan warga untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi di kepulauan.
“Transportasi laut harus memadai. Penyediaan kapal yang aman, nyaman, dan tepat waktu sangat penting agar aktivitas ekonomi dan sosial warga tidak terganggu,” tutup Ahmad Jauhari.
Reses ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi warga kepulauan, memastikan pembangunan merata, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkeadilan. (REDJAVA****)
