JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, tak henti-hentinya menggagas langkah inovatif untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini.
Salah satu gebrakan terbarunya adalah memastikan pekerja warung tradisional di Sumenep terkover dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Berbekal kemitraan strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kini menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai tonggak baru dalam melindungi para pekerja rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini, yang mulai dirintis sejak 2024, telah mencakup lebih dari 6.000 pekerja rentan, dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan masifnya upaya sosialisasi yang digalakkan pemerintah.
Bupati Fauzi menegaskan, program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.
“Kami tidak mendoakan hal buruk terjadi, tetapi pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, termasuk menjamin kesejahteraan mereka di masa tua,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).
Sebagai bukti nyata manfaat program ini, para peserta BPJS Ketenagakerjaan kini memiliki perlindungan yang signifikan. Misalnya, bagi tenaga kerja rentan yang meninggal dunia, keluarga mereka akan menerima santunan sebesar Rp 42 juta yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.
Ini menjadi salah satu bentuk jaminan yang dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi modal usaha untuk melanjutkan kehidupan.
“Program ini lebih dari sekadar perlindungan kerja. Ini adalah komitmen kami untuk memberikan kepastian dan harapan bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan,” ungkapnya.
Meski telah berjalan, sosok orang nomer satu di Kabupaten Sumenep mengakui bahwa program ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, untuk mendata para pekerja rentan yang layak menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Tantangan terbesar saat ini adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang program tersebut.
“Kebanyakan masyarakat hanya mengenal BPJS Kesehatan, padahal BPJS Ketenagakerjaan juga sangat penting untuk perlindungan kerja. Maka dari itu, sosialisasi yang masif menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” imbuhnya.
Inisiatif ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan kerja semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Sumenep untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Dengan perlindungan yang diberikan, para pekerja tidak hanya merasa aman, tetapi juga memiliki akses terhadap berbagai fasilitas yang mampu mendorong produktivitas mereka.
Ketua DPC PDI-P Sumenep berharap, melalui langkah-langkah ini, Sumenep bisa mencetak sejarah sebagai daerah yang berhasil mengatasi kemiskinan dengan solusi yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin program ini menjadi inspirasi, tidak hanya di Sumenep, tetapi juga di daerah-daerah lain. Karena kemiskinan bukan hanya soal statistik, melainkan soal keberpihakan pada manusia dan martabat mereka,” tandasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Sumenep kini bersiap menulis babak baru dalam perjalanan menuju kesejahteraan masyarakatnya. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah awal dari transformasi besar yang dijanjikan. (REDJAVA****)
