JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP –Aksi unjuk rasa (Unras) digelar di depan Polres Sumenep dengan tuntunan mempertanyakan netralitas Polri di Pemilu 2024 usai postingan dari Connie Rahakundini Bakrie.
Dimana pihak Connie Rahakundini Bakrie yang menyebutkan Polri memiliki akses ke aplikasi Sirekap KPU dan pengisian formulir C1, Rabu (20/03/2024).
Sejumlah massa aksi unras yang mengatasnamakan forum Komunikasi Peduli Politik Sumenep (FKPPS) melakukan aksi demi di depan Mapolres di Jalan Urip Sumoharjo dengan Korlap Aksi Wahono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat menyampaikan orasinya dengan maksud dan tujuan mempertanyakan netralitas Polri pasca unggahan Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut Polri punya akses ke aplikasi Sirekap KPU.
Dengan membawa pamflet yang bertuliskan “Pak Polisi Jangan Ikut Kompetisi Politik, Polri Patut dipertanyakan Netralitasnya, Selamatkan Demokrasi” massa unras menuntut Polri untuk mengusut unggahan Connie Rahakundini Bakrie supaya tidak membuat gaduh.
Usai menggelar aksi unras massa ditemui Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso, SH, SIK, MM melalui Kasi Humas AKP Widiarti SH dengan memberikan penjelasan postingan itu tidak benar/hoaks.
“Polri tetap berada di jalur netralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam mengawal proses demokrasi dan pemilihan umum,” kata AKP Widiarti SH saat ditemui awak media di lapangan.
Polwan senior dijajaran Polres Sumenep itu memastikan apa yang disampaikan di postingan itu tidak benar, menurutnya Polri terutama Polres Sumenep tidak punya akses untuk masuk ke aplikasi Sirekap KPU ataupun mengisi formulir C1 Pemilu 2024.
“Karena polisi tidak ada akses sama sekali untuk ke C1 ataupun Sirekap, kami pastikan Polres Sumenep netral terkait pemilihan umum (Pemilu),” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menegaskan Polri dan TNI hadir di tengah masyarakat saat Pemilu 2024 bukan untuk ikut masuk dan intervensi ataupun ikut kompetisi dalam pesta demokrasi melainkan mengamankan jalannya pesta demokrasi di Kabupaten Sumenep.
“Kami obyektif tanpa memihak kepada salah satu pihak politik, serta menghindari intervensi politik yang dapat merusak citra Polri sebagai institusi independen dan profesional. Kami bertanggung jawab dalam hal keamanan Pilpres bersama TNI dan masyarakat,” tandasnya. (REDJAVA****)
