JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Harapan panjang warga kepulauan akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) memastikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Proyek ini ditargetkan terealisasi pada 2026, menyasar lebih dari 5.000 pelanggan rumah tangga.
Kepastian itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Agenda tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi warga Masalembu yang selama ini belum menikmati listrik PLN 24 jam.
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyatakan, proyek PLTS Masalembu telah tercantum dalam Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029.
Realisasi konstruksi ditargetkan mulai 2026, seiring proses pengusulan anggaran yang kini berjalan.
“Program ini sudah masuk perencanaan nasional. Dukungan lahan yang clean and clear menjadi faktor kunci agar eksekusinya bisa dipercepat,” ucap perwakilan Direktorat
Pemerintah menempatkan Masalembu sebagai prioritas elektrifikasi wilayah kepulauan, mengingat ketergantungan warga pada genset dan panel surya swadaya dengan kapasitas terbatas.
PLN memaparkan rencana teknis proyek, meliputi:
– PLTS komunal berkapasitas 4.175 kWp
– Battery Energy Storage System (BESS) berdurasi 3–4 jam
– Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 28,85 kilometer
– Gardu distribusi 2.800 kVA
– Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 26,25 kilometer
“Kapasitas awal diprioritaskan untuk sekitar 5.100 pelanggan rumah tangga. Kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es akan dipertimbangkan pada tahap pengembangan berikutnya,” ujar perwakilan PLN.
Namun, tantangan krusial masih membayangi: kebutuhan lahan seluas 4,2 hektare yang harus dipastikan status hukumnya.
Perwakilan DPRD Sumenep Akhmad Jauhari menyatakan komitmennya menjamin ketersediaan lahan. Jika lokasi awal belum memenuhi syarat administratif, alternatif lahan akan segera diproses.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep dijadwalkan memfasilitasi pertemuan antara BPN, pemilik lahan, dan PLN pada Maret 2026 untuk memastikan kepastian hukum.
Dukungan juga datang dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang menegaskan pengawalan penuh agar proyek sesuai target.
Bagi warga, listrik bukan hanya soal penerangan. Jailani, juru bicara masyarakat Masalembu, menegaskan energi adalah pintu masuk peningkatan ekonomi nelayan.
“Tanpa listrik memadai, potensi kelautan kami sulit berkembang. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta kesempatan,” tegas Jailani, Jum’at (27/02/2026).
Kesempatan itu, kata dia, berarti nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan dengan fasilitas pendingin, menjual dengan harga layak, dan anak-anak belajar tanpa bergantung pada genset yang menyala terbatas.
Dengan listrik stabil, Masalembu diharapkan tak lagi menjadi wilayah pinggiran, melainkan simpul pertumbuhan ekonomi maritim di utara Jawa Timur.
Momentum Pemerataan Energi
Perwakilan Rawatan Samudra menyebut proyek ini sebagai simbol kehadiran negara di wilayah terluar.
“PLTS Masalembu bukan sekadar infrastruktur. Ini tentang keadilan energi dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal lahan tuntas, anggaran tersedia, dan konstruksi dimulai 2026 Masalembu berpeluang menikmati listrik 24 jam untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.
Di pulau yang selama ini hidup dalam keterbatasan energi, matahari bukan lagi sekadar sumber panas, melainkan harapan baru menuju kesejahteraan. (REDJAVA****)
