JAVANETWORK.CO.ID.YOGYAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menegaskan keseriusannya dalam mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah.
Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumenep dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Katalis I Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, yang berlangsung pada 9 Februari 2026 di Yogyakarta Marriott Hotel.
Rakorwil P2DD 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah konkret dalam mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah.
Agenda ini sekaligus menandai babak penting dalam upaya mendorong transaksi non-tunai, integrasi sistem keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Mewakili Kepala Bapenda Kabupaten Sumenep, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Daerah (P3EPD) Bapenda Sumenep, Suhermanto, S.E., menegaskan bahwa Rakorwil P2DD merupakan momentum strategis bagi daerah untuk memperkuat fondasi digitalisasi yang berkelanjutan.
“Rakorwil P2DD ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi titik penting untuk memastikan arah kebijakan digitalisasi daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah,” kata Suhermanto usai kegiatan kepada media ini.
Dalam Rakorwil dan Katalis I P2DD 2026 tersebut, sejumlah agenda krusial dibahas secara mendalam.
Di antaranya sosialisasi kriteria evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam ajang Championships P2DD 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah, serta percepatan integrasi sistem SIPD–SNAP sebagai tulang punggung transaksi non-tunai daerah.
Menurut Suhermanto, digitalisasi keuangan daerah tidak bisa dipandang semata sebagai transformasi teknologi, melainkan sebagai perubahan sistemik yang menuntut kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan komitmen lintas sektor.
“Digitalisasi daerah menuntut perubahan cara kerja. Bukan hanya soal aplikasi atau sistem, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah siap beradaptasi untuk bekerja lebih transparan, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rakorwil P2DD 2026 juga menampilkan showcasing dan use case kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal dan jaringan di daerah.
Isu ini menjadi perhatian serius, mengingat keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata dan andal.
“Penguatan infrastruktur digital menjadi prasyarat utama. Tanpa dukungan jaringan dan sinyal yang memadai, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tidak akan berjalan optimal, terutama di wilayah dengan tantangan geografis,” tegas Suhermanto.
Ia menambahkan, Kabupaten Sumenep melihat digitalisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kinerja pendapatan daerah melalui sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.
“Bagi Sumenep, P2DD adalah bagian dari upaya membangun pemerintahan yang modern. Dengan sistem yang terintegrasi, layanan publik menjadi lebih cepat, transaksi lebih mudah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin kuat,” pungkasnya.
Keikutsertaan Kabupaten Sumenep dalam Rakorwil dan Katalis I P2DD 2026 menegaskan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan kesiapan Sumenep untuk terus bertransformasi, menjawab tantangan zaman, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik. (REDJAVA/$$$$)
