JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus bergerak cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah strategis dilakukan dengan memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Berbagai program unggulan digencarkan lewat sosialisasi dan edukasi yang digelar di Aula TP-PKK Kabupaten, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya nyata memastikan masyarakat, khususnya di pelosok desa, semakin dekat dan akrab dengan layanan keuangan formal yang aman dan terpercaya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan target pembangunan nasional maupun daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TPAKD 2026 difokuskan pada program kerja konkret untuk memperluas akses keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di pedesaan,” ujar Dadang.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Sumenep mendorong sejumlah program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat:
– Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI): Membangun sistem keuangan yang menyeluruh dan terintegrasi.
– KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): Membangun budaya menabung sejak dini bagi generasi muda.
– K/PMR (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir): Solusi pembiayaan yang menjadi tameng kuat agar masyarakat terbebas dari jeratan pinjaman ilegal dan bunga mencekik.
– KPSP (Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas): Dukungan khusus untuk sektor vital seperti pertanian dan ketahanan pangan.
– Laku Pandai: Inovasi layanan keuangan tanpa kantor yang mampu menjangkau wilayah terpencil sekalipun.
“Program-program ini tidak berdiri sendiri. Ada edukasi, pendampingan, hingga akses pembiayaan produktif yang terintegrasi melalui lembaga keuangan. Harapannya jelas, kesejahteraan masyarakat meningkat karena akses keuangan makin terbuka,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, berbagai lembaga keuangan turut memaparkan produk andalan. BPRS Bhakti Sumekar hadir menawarkan solusi berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Sumenep.
“Kami menyediakan pembiayaan modal kerja, UMKM, hingga program tanpa jaminan untuk pedagang pasar. Ada juga pembiayaan ‘Berani Mekar’, gadai emas, hingga fasilitas ibadah umrah dan haji,” jelas Imam Baihaqi, perwakilan Divisi Bisnis BPRS Bhakti Sumekar.
Tidak hanya soal modal, perlindungan masa depan juga menjadi perhatian utama. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya melindungi seluruh pekerja, termasuk sektor informal yang selama ini sering terabaikan.
“Pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, hingga tukang cukur juga bisa menjadi peserta. Mereka terlindungi melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” jelas Astri Paramitra, Account Representative BPJS Ketenepal Sumenep.
Suasana kegiatan berlangsung sangat dinamis dan antusias. Para peserta yang terdiri dari pengurus TP-PKK se-Kabupaten Sumenep aktif berdiskusi mulai dari mekanisme pinjaman hingga cara pendaftaran jaminan sosial.
Melalui langkah besar ini, Pemkab Sumenep optimis indeks literasi keuangan akan meningkat signifikan. Masyarakat tidak hanya paham, tapi juga berani memanfaatkan layanan formal untuk mengubah nasib dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. (REDJAVA****)
