Warga Giliraja Mengeluh, Wabup Sumenep Pimpin Audiensi, PLN Siap Perbaiki Mesin Rusak

JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, S.H., M.H., turun langsung memimpin audiensi antara tokoh masyarakat dan tokoh agama Giliraja bersama pihak PLN, menyusul keluhan listrik yang hanya menyala 6 jam per hari secara bergiliran.

Rapat yang digelar di ruang Wabup Sumenep pada Selasa (17/3/2026) itu turut dihadiri Asisten I dan Asisten III Setdakab Sumenep, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Manager PLN ULP Sumenep, serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama Giliraja.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa gangguan listrik disebabkan kerusakan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Giliraja akibat beban pemakaian berlebih (overload), yang juga diperparah oleh adanya miskomunikasi antara pihak PLN dan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Bupati Sumenep menegaskan bahwa persoalan listrik tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Listrik ini kebutuhan utama masyarakat. Tidak boleh ada pelayanan yang setengah-setengah, apalagi sampai menghambat aktivitas warga,” kata Wabup KH Imam Hasyim, S.H., M.H, usai kegiatan, Selasa (17/03/2026).

Orang nomor dua di Kabupaten Sumenep itu juga meminta PLN segera mengambil langkah konkret dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Saya minta ada kepastian dan langkah cepat. Masyarakat butuh solusi, bukan sekadar penjelasan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa saat ini proses perbaikan mesin tengah berlangsung dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat agar layanan listrik kembali normal.

Selain itu, dalam audiensi tersebut juga disepakati bahwa PLN akan lebih transparan dalam menyampaikan kondisi riil mesin dan kapasitas konsumsi listrik, serta tidak akan menambah beban daya di luar kemampuan pembangkit yang ada.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat normalisasi listrik di Giliraja, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat. (REDJAVA****)