JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Suasana penuh khidmat mewarnai Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Sumenep yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Annuqayah Late, Guluk-Guluk, Minggu (07/12/2025).
Namun di balik kesyahduan forum, sambutan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim SH., MH., justru mencuri perhatian peserta konferensi dengan nada tegas, lugas, dan sarat pesan kolaboratif.
Dalam forum para kiai, akademisi, dan tokoh nahdliyin itu, Wabup KH. Imam Hasyim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk berjalan seiring dengan NU dalam mengawal kemaslahatan umat.
“Pemerintah Sumenep siap bergandengan tangan dengan NU. Kritik itu sangat diperlukan, tapi harus konstruktif, bukan destruktif. Mari kita duduk satu meja menyelesaikan masalah,” kata Wabup KH. Imam Hasyim disambut riuh tepuk tangan peserta.
Menanggapi sorotan Ketua PCNU terkait posisi Sumenep yang masih berada pada urutan ke-3 angka kemiskinan, Wabup Imam Hasyim memberikan penjelasan terbuka.
Pihaknya menegaskan bahwa data tersebut merupakan rilis resmi BPS 2024 yang kemudian digunakan sebagai dasar pemetaan tahun 2025 periode sebelum Ia dan Bupati dilantik.
“Data BPS 2024 itu memang menjadi dasar tahun 2025. Itu sebelum kami dilantik. Tapi saya optimis, 2026 akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kita akan buktikan bersama,” ujarnya menekankan.
Optimisme itu, katanya, lahir dari sejumlah program intervensi kemiskinan yang kini mulai bergerak dan telah menunjukkan tanda-tanda positif di lapangan.
Wabup KH. Imam Hasyim juga menyinggung isu tata ruang, terutama maraknya tambak di kawasan pesisir Pantura Sumenep. Dengan nada hati-hati namun tetap tegas, ia meluruskan persepsi publik.
“Soal tambak di Pantura, tidak bisa langsung menyalahkan pemerintah. Faktanya, masyarakat pemilik lahannya sendirilah yang menjual lahan dengan harga tinggi. Ini realitas sosial-ekonomi kita,” jelasnya.
Sosok orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar penataan ruang dapat berjalan ideal tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi warga.
Dalam kesempatan itu, isu minyak dan gas juga ikut mencuat. Banyak warga mempertanyakan mengapa Semenep tidak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Wabup memberikan klarifikasi teknis yang selama ini jarang disampaikan ke publik.
“Lokasi pengeboran minyak dan gas itu berada lebih dari 4 mil dari garis pantai. Secara aturan, itu bukan wilayah Sumenep, sehingga DBH memang tidak masuk ke daerah,” paparnya.
Wabup KH Imam Hasyim yang juga Ketua DPC PKB Sumenep juga menegaskan bahwa isu panas terkait KEI (Kangian Energi) di Arjasa masih jauh dari tahap produksi.
“Untuk KEI di Arjasa, itu baru tahap seismik, belum pengeboran. Jadi jangan ada kesimpulan keliru,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Wabup Imam Hasyim kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama ulama, pesantren, dan seluruh elemen NU.
Sikap tegas namun penuh penghormatan itu menjadi sorotan utama dalam Konfercab, sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintah daerah dan NU akan melangkah bersama menghadapi tantangan Sumenep tahun-tahun mendatang. (REDJAVA****)
