JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Dalam langkah yang mencerminkan semangat akuntabilitas dan efisiensi, KPU Sumenep mengambil inisiatif berani dengan mengembalikan enam unit kendaraan dinas kepada KPU Jawa Timur.
Kebijakan ini merupakan wujud nyata dari upaya optimalisasi anggaran negara, sekaligus menunjukkan dedikasi lembaga dalam menegakkan prinsip good governance.
Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut selama ini dipakai oleh dirinya, empat komisioner, serta sekretaris KPU Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keputusan mengembalikan kendaraan dinas ini adalah manifestasi komitmen kami dalam memaksimalkan penggunaan dana publik secara tepat sasaran. Kami percaya bahwa setiap rupiah negara harus dipergunakan secara efisien,” ujarnya pada Kamis (13/02/2025).
Langkah ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik.
Nurussyamsi menambahkan, Meskipun kami tidak lagi memiliki kendaraan dinas, kinerja dan dedikasi kami dalam menyelenggarakan pemilu tidak akan pernah berkurang.
“Inilah saatnya berinovasi dan menunjukkan bahwa profesionalisme tidak semata bergantung pada fasilitas yang ada.” jelasnya.
Kebijakan pengembalian kendaraan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang melihatnya sebagai contoh nyata bagi instansi lain untuk menata penggunaan anggaran secara lebih bijaksana.
Langkah ini tak hanya mengurangi potensi pemborosan, tetapi juga menegaskan tekad KPU Sumenep untuk menjadi pionir dalam praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ungkap Nurus sapaannya.
Dalam konteks yang lebih luas, terobosan ini menjadi simbol integritas dan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Kami akan terus melangkah maju dengan semangat inovasi dan integritas, memberikan yang terbaik demi kemajuan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
KPU Sumenep, melalui keputusan ini, telah menorehkan sejarah baru dalam pengelolaan keuangan publik yang tidak hanya hemat biaya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Inisiatif ini diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi dan profesionalisme dapat berjalan beriringan dalam pelayanan kepada bangsa. (REDJAVA****)
