JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Di tengah geliat transformasi digital dan desentralisasi fiskal, Kabupaten Sumenep mencatatkan langkah progresif dalam sejarah pelayanan publik.
Untuk pertama kalinya, sistem pembayaran pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan (PBB) resmi bisa diakses langsung dari desa, bahkan di pulau terluar. Negara tak lagi terasa jauh ia kini hadir di balai desa, melalui tangan anak-anak negeri sendiri.
Inovasi ini diwujudkan lewat kolaborasi tiga institusi: Bapenda Sumenep, Samsat Sumenep (UPT PPD), PT Pos Indonesia Cabang Sumenep akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebuah sinergi lintas sektor yang tak hanya menyentuh teknis pelayanan, tapi mengubah wajah desa sebagai pusat pelayanan negara.
Program ini secara simbolis diluncurkan dalam Sosialisasi Terpadu di Pendopo Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Senin (23/6/2025).
Hadir dalam acara tersebut para pemangku kepentingan strategis: Plt Camat Gayam, Kepala Samsat Sumenep Samtiono, SH, MH, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Sumenep, Kasubid Penagihan dan Keberatan Bapenda Eko Sulistyo, S.Sos, jajaran Danramil dan Polsek Gayam, serta seluruh kepala desa dan direktur Bumdes se-Kecamatan Gayam.
Kepala UPT PPD Samsat Sumenep, Samtiono, SH, MH, menegaskan bahwa pendekatan layanan ini merupakan paradigma baru dalam sistem perpajakan lokal.
“Warga tidak perlu lagi menyeberangi laut atau menghabiskan ongkos mahal ke kota. Mulai hari ini, cukup datang ke kantor Bumdes, mereka bisa langsung bayar PKB atau BBNKB. Ini bukan cuma efisiensi, tapi kehadiran negara yang benar-benar menyentuh rakyat,” kata Samtiono.
Model ini, lanjutnya, merupakan jawaban atas rendahnya kepatuhan pajak di desa, yang selama ini lebih karena faktor akses dan informasi, bukan kemauan.
Sementara itu, Eko Sulistyo, S.Sos, Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sumenep, menegaskan bahwa kolaborasi ini bagian dari misi besar digitalisasi layanan pajak.
“Kita tidak sedang membicarakan teknologi semata, tapi keadilan fiskal. Warga di kota dan desa harus punya akses setara terhadap layanan negara,” ujar Eko.
Ia menyebut, saat ini masyarakat sudah bisa membayar PBB-P2 melalui kanal digital tanpa perlu datang ke kantor. Bahkan, dalam waktu dekat, akses layanan digital akan diperluas melalui jaringan Bumdes, menjadikan desa bukan hanya penerima layanan, tapi pelaku utama transformasi fiskal.
Dukungan penuh juga datang dari PT Pos Indonesia Cabang Sumenep yang siap menjadi jembatan penghubung antara sistem pusat dan desa. Dengan infrastruktur digital yang terintegrasi, PT Pos siap mengelola proses transaksi secara cepat, transparan, dan real-time.
“Kolaborasi ini bukan cuma soal pajak, tapi bagaimana Bumdes menjadi pusat ekonomi, pelayanan, dan pemberdayaan di tingkat desa,” ujar perwakilan PT Pos.
Dukungan para kepala desa dan direktur Bumdes se-Kecamatan Gayam menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap program ini. Bahkan, jajaran TNI dan Polri di wilayah Gayam turut menyatakan kesiapan mereka mengawal suksesnya transformasi fiskal berbasis desa ini.
Melalui kolaborasi strategis ini, Sumenep menunjukkan bahwa pemerintahan yang modern tak harus berpusat di kota besar. Justru dari pulau kecil seperti Sepudi, lahir inspirasi besar: bahwa desa bisa menjadi jantung pelayanan negara, ekonomi, dan keadilan sosial.
“Kami ingin membuktikan bahwa desa tidak boleh hanya jadi objek pembangunan. Lewat program ini, desa adalah aktor utama. Layanan pajak bukan lagi beban, tapi bagian dari kedaulatan masyarakat,” pungkas Samtiono. (REDJAVA****)
