JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep menggelar rapat strategis di Aula Kantor Bapenda, Rabu (08/10/2025).
Rapat ini membahas program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus pemetaan potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Rapat dihadiri Kepala Bidang P3EPD Bapenda Sumenep, Kepala Unit PPD Sumenep serta jajaran dan perwakilan Bank Jatim Cabang Sumenep
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang P3EPD Bapenda, Suhermanto, S.E., M.E., menegaskan bahwa sosialisasi pemutihan pajak harus menyentuh langsung masyarakat.
“Rapat ini penting untuk memastikan sosialisasi pemutihan pajak sampai ke masyarakat melalui kepala desa dan lurah. Informasi yang jelas akan meningkatkan kepatuhan warga,” kata Suhermanto.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan potensi pajak MBLB sebagai langkah strategis.
“Selain PKB dan BBNKB, kami melakukan pemetaan potensi pajak MBLB agar setiap sumber pendapatan daerah dapat termaksimalkan. Ini menjadi salah satu prioritas Bapenda Sumenep,” sambungnya.
Lebih lanjut, Suhermanto menegaskan bahwa rapat ini juga sebagai forum koordinasi untuk mendorong transparansi pengelolaan pajak dan optimalisasi penerimaan daerah.
“Langkah ini bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong transparansi pengelolaan pendapatan daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Unit PPD Sumenep, Samtiono, S.H., M.H., menambahkan bahwa sosialisasi juga akan didukung media digital.
“Selain tatap muka melalui rapat dan koordinasi dengan kepala desa, informasi juga akan disebarkan melalui Instagram, TikTok, berita daring, dan radio. Tujuannya agar seluruh warga Sumenep mendapatkan informasi yang jelas mengenai program pemutihan pajak dan potensi MBLB,” jelas Samtiono.
Samtiono menegaskan tindak lanjut rapat berupa operasi lapangan untuk optimalisasi pajak MBLB.
“Setelah pemetaan selesai, kami akan turun langsung ke lokasi tambang dengan melibatkan bagian perekonomian dan Dinas PU yang bertanggung jawab atas izin operasi tambang. Ini upaya konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan,” pungkasnya.
Rapat ini mendapat sambutan positif dari peserta, yang berharap program ini menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan optimalisasi potensi pajak daerah. (REDJAVA****)
