JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (17/06/2026), terasa berbeda. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, ulama, hingga insan pers, Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, SH, MH membacakan Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya memaparkan angka-angka keuangan daerah, tetapi juga menegaskan capaian pembangunan yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunnya angka kemiskinan, membaiknya pertumbuhan ekonomi, hingga keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, SH , MH, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terbaik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Achmad Fauzi dalam sambutan tertulisnya.
Menurutnya, sinergi yang terbangun selama ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal yang terjadi secara nasional maupun global.
Salah satu capaian paling menonjol yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah itu kembali diraih setelah BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada 26 Mei 2026.
“Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan kembali opini tertinggi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Pencapaian Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, namun juga wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel,” tegas Wabup KH Imam Hasyim, SH, MH.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kinerja cukup impresif sepanjang tahun anggaran 2025.
Total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,445 triliun berhasil terealisasi sebesar Rp2,520 triliun atau mencapai 103,08 persen.
Kontributor terbesar peningkatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp322,8 miliar, realisasi PAD mencapai Rp382,8 miliar atau setara 118,57 persen.
Kinerja tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah sekaligus keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan lokal.
Tidak hanya sektor keuangan, sejumlah indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 mencapai 70,54 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 17,02 persen, turun 0,76 persen dibandingkan tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami percepatan. Jika pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,77 persen, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 4,85 persen.
Capaian lain yang mendapat perhatian adalah Gini Ratio Kabupaten Sumenep yang berada pada angka 0,221 dan tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seluruh program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga mencatat peningkatan pada sektor tata kelola pemerintahan.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 80,78 atau meningkat 2,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, berbagai indikator pemerintahan berbasis digital seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hingga Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan tren yang terus membaik.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif,” sambung Wabup Sumenep KH. Imam Hasyim, SH, MH.
Di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menutup tahun anggaran 2025 dengan kondisi surplus.
Pendapatan daerah sebesar Rp2,520 triliun berbanding realisasi belanja daerah sebesar Rp2,463 triliun, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp57,32 miliar.
Ditambah pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat mencapai Rp317,20 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas fiskal daerah yang tetap terjaga sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Di penghujung nota penjelasannya, Bupati Achmad Fauzi kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 2025–2030, yakni “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.
Menurutnya, seluruh capaian yang diraih selama tahun 2025 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Sumenep yang semakin unggul, mandiri, dan sejahtera,” ungkapnya.
Ia juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pembangunan daerah melalui kritik dan masukan yang konstruktif.
“Kami berharap segenap anggota dewan yang terhormat dapat memberikan masukan, saran, pendapat maupun kritik yang dapat dijadikan referensi bagi pihak eksekutif dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya,” pungkas Achmad Fauzi melalui sambutan yang dibacakan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim. (REDJAVA****)
