JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun birokrasi modern dan berdaya saing tinggi.
Sebanyak 100 Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional dari berbagai perangkat daerah mengikuti Workshop Penilaian Kinerja untuk Integrasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 2025 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selama dua hari, 11–12 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memastikan seluruh pejabat fungsional mampu beradaptasi dengan sistem penilaian kinerja terbaru yang semakin berbasis capaian, bukan sekadar formalitas administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt. Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas ASN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya layanan publik yang lebih baik.
“Workshop ini bukan hanya pelatihan teknis. Ini adalah bagian dari strategi besar kami untuk menciptakan manajemen ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil,” ujar Arif, Kamis (11/12/2025).
Ia menekankan bahwa ASN tidak boleh terpaku pada rutinitas lama yang hanya berfokus pada kehadiran atau tugas minimal. Menurutnya, paradigma itu sudah tidak relevan dengan tuntutan publik saat ini.
“Penilaian kinerja tidak boleh berhenti sebagai ritual administrasi. Ia harus menjadi instrumen manajerial yang memastikan setiap ASN memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” tegasnya.
Workshop ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme penilaian kinerja yang terintegrasi dengan angka kredit jabatan fungsional sistem baru yang menuntut akurasi, profesionalitas, dan transparansi.
Melalui pelatihan ini, para pejabat fungsional didorong untuk menyusun, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara lebih sistematis.
Arif Firmanto menyebut penyamaan persepsi antara atasan langsung, pejabat penilai, dan pejabat fungsional menjadi faktor kunci keberhasilan penilaian kinerja yang objektif.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memahami standar penilaian yang sama, sehingga prosesnya lebih transparan, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip manajemen talenta nasional,” jelasnya.
Dirinya berharap workshop tersebut bukan hanya menjadi ajang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kultur kerja baru di lingkungan Pemkab Sumenep—kultur yang responsif, adaptif, dan berbasis kinerja.
“Harapan kami, ASN fungsional di Sumenep menjadi teladan profesionalisme dan integritas dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan melayani,” ungkapnya.
Kegiatan dua hari ini juga menjadi momentum bagi BKPSDM untuk memperkuat implementasi prinsip BerAKHLAK, nilai dasar ASN nasional yang menekankan pada pelayanan, integritas, dan kompetensi.
Lebih lanjut Arif optimistis bahwa workshop tersebut akan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas birokrasi di Kabupaten Sumenep.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah konkret menuju ASN yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga unggul, adaptif, dan benar-benar memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (REDJAVA****)
