JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Di saat bangsa ini seharusnya menundukkan kepala mengenang para pejuang yang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan, keputusan pemerintah justru menorehkan tanda tanya besar di hati publik.
Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto, tokoh sentral Orde Baru, menjadi kontroversi yang mengguncang nalar keadilan sejarah.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep menjadi salah satu pihak yang bersuara lantang menolak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk “komedi sejarah yang tragis” dan upaya terencana untuk memutihkan dosa masa lalu rezim otoriter.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, maka kita harus bertanya: pahlawan bagi siapa? Bagi rakyat, atau bagi kroni dan konglomerat yang tumbuh subur di bawah bayang-bayang represi?” tegas Roni Ardiyanto, Ketua DPC GMNI Sumenep, dalam pernyataannya, Senin (10/11).
Roni menilai bahwa penetapan tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap memori bangsa.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana sejarah ditulis ulang dengan tinta emas, padahal tinta itu berasal dari air mata para korban penculikan, pembungkaman, dan pembantaian,” ujarnya dengan nada getir.
Menurutnya, alih-alih menjadi contoh keteladanan, Soeharto lebih pantas diingat sebagai simbol kekuasaan absolut selama 32 tahun, yang menutup ruang demokrasi dan meninggalkan luka sosial mendalam.
“Pahlawan sejati tidak menutup mulut bangsanya. Ia justru membebaskannya,” imbuhnya.
GMNI Sumenep menilai bahwa gelar ini mencerminkan paradoks moral dalam sistem kenegaraan hari ini.
“Kita seolah sedang menyaksikan bagaimana dosa politik dibersihkan dengan upacara kenegaraan. Jika Soeharto bisa disebut pahlawan, maka jangan heran bila suatu hari nanti koruptor pun akan disebut ‘penggerak ekonomi nasional’,” sindir Roni dengan nada satir.
Bagi GMNI, keputusan tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini belum sepenuhnya pulih dari trauma kekuasaan masa lalu.
“Sejarah sedang diperlakukan seperti panggung sandiwara. Pemerintah seakan melupakan bahwa di balik pembangunan Orde Baru, ada jerit para buruh, petani, aktivis, dan wartawan yang dibungkam,” lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, GMNI Sumenep menyerukan agar generasi muda tidak diam menghadapi upaya manipulasi sejarah.
“Kita tidak boleh membiarkan sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa, apalagi jika yang ditulis adalah dongeng indah tentang seorang diktator,” tegasnya.
Dengan semangat Marhaenisme, GMNI Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mengawal nilai-nilai kerakyatan dan menolak segala bentuk glorifikasi kekuasaan yang mencederai nurani bangsa.
“Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum meneguhkan keberpihakan kepada rakyat, bukan menghidupkan kembali bayangan masa lalu,” tutup Roni. (REDJAVA****)
