Javanetwork.co.id, Bangkalan – Sedikitnya ada tiga sektor yang akan dibangun Pemkab Bangkalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu, Pemkab mengajukan dana pinjaman ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam menjalankan beberapa program prioritas, (18/2).
Kabid Rendalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan Ronny Sofiandri mengungkapkan, tahun 2022 ini, pemerintah daerah mengajukan pinjaman sedikitnya Rp100 miliar. Dana pinjaman itu dibutuhkan untuk merealisasikan program prioritas di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), meliputi Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Dinas Perdagangan (Disdag) Bangkalan.
“Pinjaman untuk melaksanakan beberapa program prioritas, diantaranya untuk pembangunan RS tipe D, perbaikan jalan kabupaten, revitalisasi pasar dan penambahan ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” jelasnya.
Pengajuan pinjaman tersebut sudah dilakukan sejak Agustus tahun 2021, akan tetapi belum mendapat respon. Prosedur peminjaman ini, kata Ronny, memang lama, butuh proses panjang.
“Tetapi kita sudah memposting menjadi potensi belanja yang ada. Kalau uangnya sudah ada, kita akan belanjakan,” jelasnya.
Langkah pinjaman ini, menurut Ronny, lantaran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 tidak cukup. Sebab, APBD masih lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai.
“Belanja pegawai kita lebih banyak dari kegiatan, jadi itu yang menjadi salah satu faktornya. Kalau uangnya cukup, ya gak mungkin minjam. Kan jalan kabupaten kita banyak yang rusak, RSUD juga butuh tambahan kamar dan RS tipe D juga perlu dibangun,” pungkasnya. (*)
