JAVANETWORK.CO.ID.KENDARI – Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor usaha yang saat ini sangat menjanjikan keuntungan bagi penggiat pertambangan, namun disisi lain dalam menjalankan usaha penambangan ini terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang terlibat kasus pelanggaran aturan pertambangan.
Sebut saja di Sulawesi Tenggara, sehingga hal ini menjadi atensi kedatangan DPP Fast Respon Nusantara (FRN) sebagai salah satu lembaga yang konsen dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan minerba, pertambangan dan soal penyalahgunaan BBM subsidi.
Ketua Fast Respon Nusantara (FRN) Agus Flores.SH.MH , yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara, kepada wartawan menyatakan bahwa kehadirannya Di Sultra adalah untuk membentuk Dewan Pengurus Wilayah FRN Sulawesi Tenggara, dimana hal ini menurut Agus Flores bahwa FRN Harus terbentuk Di Sulawesi Tenggara sebab wilayah Sulawesi Tenggara merupakan wilayah pertambangan ore nikel dan batuan sehingga yang menjadi target pengawasan FRN adalah Sultra. Ini beberapa hal diungkapkan Ketua DPP FRN. Kamis (08/09/2022).
Selain target membentuk DPW FRN Sultra, Agus Flores juga menjelaskan tujuan yang kedua berkunjung Ke Sultra adalah terkait Informasi bahwa Polda Sultra sudah melakukan penyitaan alat berat excavator sebanyak 28 unit, atas informasi ini kita bereaksi cepat datang ke sultra untuk mengawal,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agus Flores, terkait penangkapan alat berat ini kita akan kawal, dimana sebelumnya Mabes Polri sudah mentersangkakan ada beberapa orang yang mungkin ada kaitannya dengan alat berat yang 28 unit, hal ini kita akan telusuri dulu. Dalam kasus ini ada dugaan penggelapan pajak sebab kami menduga alat-berat yang digunakan di area pertambangan banyak yang tidak patuh bayar pajak.
“Selain itu perlu teman-teman perlu ketahui, terkait program FRN, soal pengawasan BBM bersubsidi yang digunakan di pertambangan, soal ilegal mining, pertambangan yang bermasalah itu semua sudah kami sampaikan ke RI 1,” ungkap Agus Flores.
Agus Flores menguraikan, bahwa informasi yang kami dapatkan untuk jumlah pertambangan di Sultra sekitar 600, padahal sebenarnya hanya sekitar beberapa saja yang terdaftar itu juga menjadi perhatian serius buat Fast Respon Nusantara. (FRN)
Sementara terkait adanya dugaan oknum aparat yang yang diduga membackup tambang-tambang ilegal, itu juga menjadi atensi kita bersama untuk kita awasi dan apabila kita temukan kita “sikat habis tanpa pandang bulu”. Memang kita loyal terhadap Polri tapi apa yang menjadi Presisi sesuai yang dikembangkan oleh Kapolri Jenderal Drs Listyo Sigit Prabowo MSi, itu kita programkan juga di Fast Respon Nusantara, sehingga bukan berarti kita membela yang oknum, jadi loyal itu kita menjaga martabat Polri agar profesional lebih dihargai.
Berbicara terkait pengurus DPW FRN
Sultra, Agus Flores menghimbau, harus mengikuti jejak saya, itu harapan kami jadi ada beberapa program itu yang harus kita ikuti dan bukan berarti kita loyal kita menjaga orang-orang oknum-oknum yang terlibat, tidak seperti itu kita tetap profesional dalam menjalankan tugas.
Maka saya harapkan kepengurusan DPW Sultra agar segera terbentuk dan dikukuhkan itu harapan saya. (REDJAVA/FRN****)
