JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi bertema Mitigasi Pencegahan Korupsi bagi seluruh ASN yang bertugas di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan tersebut digelar di kantor DPMPTSP, Jumat (12/12/2025), sebagai langkah strategis memperkuat benteng integritas di titik pelayanan publik.
Harkodia menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen perang terhadap praktik lancung yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Karena itu, DPMPTSP menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan mengumpulkan seluruh pejabat serta staf untuk memperdalam pemahaman mengenai potensi, modus, hingga risiko korupsi di lingkup layanan masyarakat.
Kepala DPMPTSP Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE, MM, menegaskan bahwa ASN MPP berada pada posisi paling vital dalam memastikan pelayanan yang bersih.
“ASN di MPP adalah garda terdepan. Mereka menentukan bagaimana masyarakat menilai pemerintah,” kata Rahman Riadi dalam sambutannya.
Menurutnya, meningkatnya tuntutan publik membuat penguatan integritas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Setiap pegawai harus mampu mengenali pola, risiko, dan potensi korupsi yang mungkin muncul, baik berupa penyalahgunaan wewenang maupun gratifikasi,” ujarnya.
Rahman menekankan bahwa budaya antikorupsi harus menjadi karakter dasar setiap abdi negara, terutama dalam momentum Harkodia yang menyerukan aksi nyata pemberantasan korupsi.
“Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan. ASN harus paham aturan dan sadar konsekuensi hukum dari setiap tindakan,” tambah Rahman.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun mentalitas pelayanan yang bersih dan profesional.
“Saya berharap seluruh ASN di MPP menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan melayani tanpa pamrih,” sambungnya.
Rahman optimistis kegiatan dalam rangka Harkodia 2025 ini mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di Sumenep sekaligus menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
“Dengan komitmen bersama, kita bisa menciptakan lingkungan pelayanan publik yang kredibel dan bebas dari praktik korupsi,” tandasnya.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya nyata DPMPTSP Sumenep dalam memetakan potensi korupsi dan memperkuat kultur transparansi di setiap lini pelayanan. (REDJAVA****)
