JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Masyarakat Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, dibuat resah dengan hilangnya jajaran pemerintah desa dan kecamatan.
Sejumlah kepala desa dan penjabat sementara (Pj) yang seharusnya memberikan pelayanan justru tidak berada di tempat selama berbulan-bulan, bahkan ada yang hampir satu tahun.
Kondisi ini memicu warga menyebar banner sebagai bentuk protes, seolah-olah sedang “mencari” keberadaan pejabat pemerintah yang menghilang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan ini mencuat setelah warga dari berbagai desa mendapati kantor desa kosong saat hendak mengurus administrasi.
Seperti yang dialami warga Desa Sukajeruk, mereka datang ke kantor desa untuk meminta tanda tangan Pj. Sementara Taufiqurrahman terkait persyaratan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan.
Namun, warga pulang dengan tangan hampa karena sang pejabat sudah berbulan-bulan tidak berada di Masalembu.
Nasib serupa dialami warga Desa Masalima yang hendak mengajukan pembuatan KUB. Kepala Desa Darussalam juga tidak ada di tempat.
Salah satu staf desa bahkan menyarankan warga untuk pergi ke daratan (Sumenep) demi mendapatkan tanda tangan dan stempel.
Di Desa Kramian, Pj. Sementara Idris sudah lama tidak terlihat. Warga melaporkan bahwa ia diduga tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan. Inspektorat Sumenep telah memanggil Idris, tetapi belum ada kejelasan terkait kasus tersebut.
Sementara itu, warga Desa Masakambing mengaku sudah hampir satu tahun ditinggal oleh Pj. Sementara Ainul Yakin.
Seorang warga mengatakan, Ainul Yakin terakhir terlihat saat bulan puasa 2024 lalu, kemudian sempat datang sebentar pada Desember 2024 bersama Inspektorat Sumenep, tetapi hanya dalam hitungan jam sebelum kembali pergi.
Kondisi ini semakin parah karena Camat Masalembu, Achmad Auzai Rahman, juga tidak ada di kantor.
Beberapa warga mencoba mengadu langsung ke kecamatan, tetapi justru mendapati kantor kosong.
“Kami pikir Pak Camat ada, karena kemarin ada kapal dari Surabaya. Ternyata sudah berbulan-bulan beliau juga tidak berada di Masalembu,” ungkap salah seorang warga, Jum’at (7/2/25).
Ketiadaan pejabat pemerintahan ini menghambat pelayanan publik dan memicu kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran desa.
Warga khawatir Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru ikut “hilang” bersama para pejabatnya.
“Kami meminta Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo segera mengganti atau memberi sanksi tegas kepada pejabat yang lalai ini. Kalau perlu, pecat mereka karena sudah jelas menyengsarakan masyarakat,” ujar perwakilan warga.
Masyarakat juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat untuk segera mengaudit desa-desa di Kecamatan Masalembu.
Selain itu, mereka juga meminta perhatian dari Anggota DPRD Sumenep Dapil 7 Darul Hasyim Fath, H. Mas’ud, Saifurrahman, Ahmad Juhairi, dan H. Hosnan Abrori untuk memperjuangkan hak masyarakat Masalembu agar mendapatkan pelayanan pemerintahan yang layak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun pihak terkait mengenai keluhan masyarakat Masalembu ini. (REDJAVA****)
