JAVANETWORK.CO.ID, SUMENEP – Di tengah tantangan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata.
Dalam peringatan Isra Mikraj yang digelar di Sumenep, ia menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya pemerataan pembangunan sebagai amanah besar yang harus ditunaikan oleh pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin ada batas antara daratan dan kepulauan. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa terpinggirkan hanya karena faktor geografis. Sumenep ini satu kesatuan, dan pembangunan harus bisa menyentuh semua lapisan masyarakat,” ujar KH. Imam Hasyim.
Sejak awal kepemimpinannya bersama Bupati Achmad Fauzi, Imam Hasyim menyadari bahwa ketimpangan akses dan fasilitas di kepulauan menjadi isu serius yang membutuhkan solusi nyata. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerataan pembangunan bukan hanya janji politik, melainkan tugas moral dan keagamaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Namun, di tengah semangat membangun, tantangan besar menghadang: keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan rasionalisasi yang mencapai 50 persen.
“Tentu ini bukan hal mudah, tapi kami tak ingin menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk menyerah. Justru inilah momentum bagi kami untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat di kepulauan merasakan manfaat pembangunan seperti halnya di daratan,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, KH. Imam Hasyim menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
“Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan. Kami ingin kepemimpinan ini menjadi berkah, bukan sekadar pencapaian duniawi yang kosong makna,” pungkasnya.
Banyak pihak berharap komitmen ini bisa benar-benar terwujud, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan yang layak.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda, pimpinan OPD, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan ASN di lingkungan Pemkab Sumenep. (REDJAVA****)
