JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep menyampaikan kritik sekaligus refleksi terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Melalui aksi demonstrasi yang digelar di ruang publik, GMNI menyoroti masih adanya kesenjangan yang dinilai cukup tajam, terutama pada sektor pendidikan di wilayah kepulauan serta kondisi kesejahteraan para pekerja di daerah.
Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa peringatan dua momentum penting tersebut seharusnya tidak berhenti pada seremonial tahunan, melainkan menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, hingga saat ini masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara secara adil, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kami memandang masih ada kesenjangan yang cukup nyata, baik dalam akses pendidikan maupun perlindungan terhadap buruh. Keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan secara merata hingga ke wilayah kepulauan,” kata dia dalam orasinya.
Ia menambahkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kepulauan.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tampaknya belum benar-benar menyeberang hingga ke kepulauan Sumenep,” tegasnya.
GMNI menyoroti kesenjangan pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan yang masih lebar, mulai dari minimnya fasilitas, infrastruktur, hingga kesejahteraan guru honorer.
Koordinator aksi GMNI Sumenep menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan yang dibiarkan terlalu lama.
“Fasilitas sekolah di kepulauan masih sangat memprihatinkan, sementara perhatian pemerintah belum menyentuh akar persoalan,” ujarnya.
GMNI juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar dalam pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
“Ada dugaan jual beli NUPTK kilat yang sangat merugikan guru honorer. Ini harus segera diusut,” tegas salah satu orator aksi.
Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi Sumenep tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja.
Ketua DPC GMNI Sumenep, Bung Roni, menilai kebijakan upah belum menyentuh pekerja nonformal.
“Pemerintah memang mengklaim telah melibatkan pihak terkait dalam penentuan UMK, tetapi faktanya pekerja nonformal tidak pernah benar-benar diajak bicara,” ungkap Bung Roni sapaannya.
Seorang perwakilan mahasiswa GMNI juga menilai pengawasan terhadap perusahaan masih lemah.
“Masih banyak pekerja dibayar di bawah standar UMK tanpa pengawasan tegas dari pemerintah,” jelasnya.
Wakabid Organisasi DPC GMNI Sumenep, Bung Muhammadun, menyoroti aspek keselamatan kerja di lapangan yang dinilai hanya formalitas.
“Alat keselamatan seperti helm dan sepatu safety sering hanya dipakai saat dokumentasi proyek, bukan dalam praktik kerja sehari-hari,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya upah buruh proyek.
“Buruh bekerja keras di bawah risiko tinggi, tetapi upah yang diterima masih jauh dari layak,” tambahnya.
Salah satu orator aksi juga menegaskan perlunya perubahan sistem pengawasan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar fisik, tetapi juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Dalam aksinya, GMNI Sumenep membawa sembilan tuntutan utama kepada Pemkab Sumenep:
1. Pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan
2. Regularisasi status guru honorer
3. Optimalisasi insentif guru di daerah 3T
4. Pengembangan profesional guru secara berkelanjutan
5. Digitalisasi pendidikan yang inklusif hingga pelosok
6. Usut dugaan pungli NUPTK kilat
7. Penegakan tegas pelanggaran UMK
8. Pembukaan ruang dialog rutin antara buruh dan Pemkab
9. Pembentukan Perbup Perlindungan Pekerja Non-Formal
GMNI Sumenep menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak direspons serius, mereka akan melanjutkan aksi dengan eskalasi yang lebih besar.
“Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan terus mengawal dan melipatgandakan perlawanan,” tutup Ketua DPC GMNI Sumenep. (REDJAVA****)
