JAVANETWORK.CO.ID.SURABAYA – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Jumat (7/2).
Mereka menuntut penegakan hukum yang lebih transparan, independen, dan berkeadilan di Indonesia.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai inkonsistensi dalam pemberantasan korupsi serta dugaan politisasi hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para demonstran menyoroti sejumlah kasus yang dinilai belum terselesaikan secara adil, termasuk dugaan kriminalisasi aktivis, konflik agraria, serta proyek infrastruktur yang dianggap merugikan masyarakat kecil.
Dalam orasinya, juru bicara aksi menyebut bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini masih tebang pilih, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat tinggi.
Mereka juga menyinggung sejumlah kasus yang diklaim memiliki keterkaitan dengan lingkaran kekuasaan, seperti dugaan penyalahgunaan dana proyek strategis, kasus agraria di berbagai daerah, hingga keberlanjutan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
“Kami melihat hukum masih berpihak pada kepentingan elite, bukan rakyat. Kami menuntut kepolisian dan aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, independen, serta mengusut tuntas berbagai dugaan kasus korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Yusak, koordinator aksi, Jum’at (7/2/25).
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan desakan agar lembaga penegak hukum bertindak lebih transparan serta tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik.
Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam aksi ini:
1. Mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat, termasuk dalam proyek BPMKS, Trans Jakarta, DJKA, hingga proyek Blok Medan dan Pagar Laut.
2. Meninjau ulang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, seperti proyek pembangunan infrastruktur yang menimbulkan konflik agraria di beberapa wilayah, termasuk Rempang, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
3. Meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali kepada prinsip profesionalisme, serta berperan sebagai institusi yang netral, transparan, dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan petugas, demonstrasi berlangsung tertib tanpa insiden berarti.
Gerakan Arek Suroboyo Untuk Keadilan menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berencana melanjutkan gelombang protes jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak berwenang. (REDJAVA****)
