JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Workshop Collabirative Governance ke IV program Usaid Madani. Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Bappeda Jalan Trunojoyo Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Selasa (05/09/2023).
Dalam sambutannya, Plt Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Drs. Yayak Nurwahyudi, MSi mengatakan, kami sudah melakukan aksi, yang pertama kita memberikan bimbingan 3 Bumdes sebagai percontohan.
“Jika dari awal Bumdes digendong oleh Kepala Desa yang pasti saat ini Bumdes yang berangkat dari bawah tentunya sudah menjadi kuat,” kata Drs. Yayak Nurwahyudi, MSi yang juga Kepala Dinas Perkimhub Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, kedepan dengan adanya kolaborasi yang baik antara Kepala Desa dan masyarakat. Dengan kolaborasi ini sudah tentu diharapkan Bumdes tersebut akan semakin maju dan sangat luar biasa.
“Oleh karena itu, Kepala Desa yang harus menginisiasi Bumdes, jangan sampai Kepala Desanya lengser, terus Bumdesnya juga turut redup. Hal seperti ini tidak kita harapkan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH menuturkan program Usaid Madani ini bertujuan memberikan bantuan untuk mempercepat transisi demokrasi.
“Melalui penguatan masyarakat sipil, penguatan institusi demokratis, dan membantu kebijakan, serta menyediakan konsultasi guna mendukung pemulihan, pertumbuhan dan menguatkan kemampuan ekonomi daerah,” kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH dihadapan peserta workshop.
Dirinya menyampaikan bahwa program Usaid Madani ini sudah berlangsung sejak bulan Nopember 2019, di 6 provinsi di Indonesia, dan untuk provinsi Jawa Timur program Usaid Madani juga dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
“6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur itu diantaranya, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Malang, Gresik dan Kota Madiun,” terang orang nomer satu dilingkungan Pemkab Sumenep itu.
Menurut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumenep itu mengungkapkan bahwa di Kabupaten Sumenep program Usaid Madani telah menunjuk lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam NU) sebagai mitra utama program Usaid Madani di Kabupaten Sumenep.
“Lakpesdam NU saat ini sudah dianggap mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta efektif dalam menyerap program-program penguatan kapasitas Madani,” tutur Bupati Kabupaten ujung timur Pulau Madura itu.
Selain itu kata Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memaparkan bisa juga menjadi penggerak dalam penguatan kapasitas OMS, di daerah dengan tetap berkoordinasi pada pendampingan program Usaid Madani. Termasuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Pelaksanaan program Usaid Madani di Kabupaten Sumenep dimulai dengan terbentuknya Forum Masyarakat Madani Sumenep (MMS) sebagai media belajar dan aksi bersama CSO, LPM perguruan tinggi, media, lembaga dan Banom NU,” terangnya.
Dengan adanya kesepakatan tranparansi dana desa sebagai isu tematik serta upaya mendorong partisipasi dalam peningkatan Bumdes sebagai fokus Advokasi. Sebab Bumdes bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan perekonomian desa serta mengoptimalkan aset desa agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
“Untuk meningkatkan relevansi pembangunan daerah, Lakpesdam NU bersama forum MMS dan tim teknis Kabupaten mengembangkan percontohan di 3 desa, yakni Desa Rubaru, Talaga dan Desa Lenteng Timur dengan pendekatan percontohan menjadi alternatif Pemerintah untuk mengembangkan Bumdes secara partisipatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH menambahkan replikasi Bumdes berbasis masyarakat telah dilakukan pada 10 desa di Kabupaten Sumenep dengan mekanisme swakelola type 3 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.
“Keseluruhan proses dan hasilnya menjadi media peningkatan kapasitas, wawasan dan keilmuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pengurus Bumdes, OMS dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (REDJAVA****)
