JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Aksi demonstrasi yang digelar Forum Non-Government Organization (NGO) bersama masyarakat di depan Kantor Pemkab Pamekasan pada Rabu (3/9/2025) kini berbuntut panjang.
Para aktivis yang menyuarakan kritik atas dugaan penyimpangan kebijakan pemerintah daerah dikabarkan telah dilaporkan oleh salah satu oknum dekat dengan Bupati Pamekasan.
Dalam aksi tersebut, para orator menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kucuran dana Rp4 miliar ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, dana pokir dewan, hingga dugaan pembiaran terhadap temuan KPK. Tidak hanya itu, ketimpangan pembangunan juga menjadi titik sorotan pedas para aktivis.
“Masyarakat dipaksa bayar pajak, tapi jalan umum diperbaiki secara swadaya. Beda dengan akses jalan menuju rumah istri keduanya Bupati yang justru dibiayai Pemkab,” teriak salah satu orator dalam aksinya.
Isu pelaporan terhadap sejumlah aktivis ini memicu reaksi keras dari pembina Forum NGO, Zaini Wer-Wer. Dikonfirmasi awak media ini, ia menilai langkah tersebut jika benar dilakukan adalah bentuk kemunduran demokrasi.
“Kalau aspirasi masyarakat disampaikan lalu malah dilaporkan, itu potret buram demokrasi. Bahkan melukai hati rakyat yang berharap Pamekasan menjadi kabupaten Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghafur,” tegas Wer-Wer, Jum’at (05/09/2025)
Menurutnya, pemerintah semestinya membuka diri terhadap kritik, bukan justru membungkam suara rakyat.
“Kalau tidak siap dikritik, berarti pemerintah tidak siap membawa Pamekasan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” sambungnya dengan nada sinis.
Ia menegaskan, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kontrol, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Jangan jadi pelayan masyarakat kalau tidak siap melayani. Jangan jadi abdi negara kalau tidak siap mengabdi lillahitaala demi kepentingan rakyat,” ujarnya tegas.
Informasi yang beredar, sedikitnya empat aktivis yang menjadi orator dalam aksi tersebut turut dilaporkan, yakni Abuya, Abdussalam Marhaen, Abd Rahem, dan Zainal Erdogan.
Salah satunya, Abuya, menegaskan bahwa kritik mereka murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada tendensi lain.
“Kami hanya menyoroti kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jika kritik ini dianggap salah, berarti ada yang keliru dalam cara pemerintah melihat aspirasi publik,” ucapnya.
Selain soal anggaran, aksi demo itu juga diselimuti isu kontroversial terkait keberadaan seorang perempuan berinisial T.N yang diduga merupakan istri kedua Bupati Pamekasan.
Sosok yang dijuluki “Nang Ning Nung” ini dipertanyakan kapasitas dan legalitasnya di tubuh birokrasi Pemkab.
“Tanpa legalitas formal, kehadiran inisial T.N dianggap bodong. Ini yang harus dijawab secara terbuka, jangan malah rakyat yang bersuara dijadikan musuh,” tegas salah satu aktivis.
Isu ini kini menjadi perbincangan hangat di Pamekasan. Publik menanti klarifikasi resmi dari pihak Pemkab maupun Bupati terkait laporan terhadap aktivis serta keberadaan “Nang Ning Nung” di lingkaran pemerintahan. (REDJAVA****)
