JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM & Perindag) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 668 pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang tersebar di 334 desa di seluruh wilayah kabupaten.
Program pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pengurus koperasi desa agar mampu mengelola lembaganya secara profesional dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar menjadi penopang ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Kepala Disperindag Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos., M.Si., mengatakan Bimtek ini berlangsung selama hampir sebulan, dimulai pada 30 Oktober hingga 22 November 2025.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi para ketua dan pengurus koperasi agar koperasi desa bisa berjalan optimal. Kita ingin memastikan seluruh Kopdes benar-benar aktif dan berdaya guna,” kata Ramli, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, sebanyak 334 Kopdes tersebut dibagi menjadi tujuh tahap pelatihan, di mana setiap tahap berlangsung selama tiga hari.
Dalam kegiatan itu, para peserta akan menerima berbagai materi penting terkait tugas, fungsi, dan kewajiban mereka sebagai pengelola koperasi.
“Selama Bimtek, pengurus diberi pembekalan agar memahami betul peran mereka masing-masing. Dengan begitu, kita bisa mencegah munculnya koperasi tidak aktif,” imbuh Ramli yang juga mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
Lebih lanjut, Ramli menegaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari program nasional yang bersifat top down, yakni instruksi langsung dari pemerintah pusat.
“Kopdes ini sifatnya top down, artinya kita harus mengikuti kebijakan dari atas. Pemerintah sudah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus) untuk memilih ketua dan pengurus Kopdes, bahkan seluruh proses legalitasnya disiapkan gratis,” jelasnya.
Ramli menambahkan, target terdekat dari program Kopdes Merah Putih (KDMP) adalah pembuatan rekening kelembagaan di bank-bank Himbara, yang telah ditunjuk pemerintah sebagai mitra di daerah.
“Bank Himbara yang ditunjuk di Kabupaten Sumenep adalah BNI dan Bank Jatim. Keduanya siap mendukung proses keuangan Kopdes agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Tak hanya itu, Disperindag juga mendorong agar pembangunan gedung atau gerai koperasi desa dapat memanfaatkan aset milik negara atau pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya efisien tanpa harus menunggu alokasi anggaran baru.
“Kami sarankan agar pembangunan gerai Kopdes dilakukan di atas tanah negara atau tanah milik Pemkab Sumenep. Kalau ada bangunan daerah yang tidak dipakai, silakan digunakan untuk koperasi,” pungkas Ramli.
Program Bimtek bagi pengurus Kopdes Merah Putih ini diharapkan mampu melahirkan pengelola koperasi desa yang tangguh dan profesional, sehingga koperasi benar-benar menjadi lokomotif ekonomi rakyat di akar rumput. (REDJAVA****)
