JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Di balik angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep yang tercatat menjadi 1,69 persen pada tahun 2024, tersimpan kisah diam-diam yang tak kalah penting: para lulusan SMA dan SMK justru menjadi kelompok yang paling sulit menembus pasar kerja.
Kondisi ini diungkap oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Joko Santoso, dalam rilis resmi hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
“Secara statistik, TPT kita memang turun, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa justru para lulusan SMK dan SMA mengalami tingkat pengangguran tertinggi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Joko, Selasa (03/06/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data BPS menunjukkan, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung utama penyerapan tenaga kerja di Sumenep, yakni mencapai 50 persen. Disusul sektor jasa-jasa dengan 34 persen, dan industri 16 persen.
Ironisnya, dari seluruh penduduk bekerja, lebih dari separuh (52,23 persen) hanya berpendidikan SD ke bawah.
“Ini menunjukkan betapa kuatnya sektor tradisional menopang ekonomi kita. Namun di sisi lain, lulusan sekolah menengah yang telah belajar bertahun-tahun justru belum mendapat ruang yang memadai di dunia kerja,” kata Joko.
Menurut Joko, banyak lulusan SMK dan SMA yang memiliki keterampilan, namun masih kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai.
Keinginan untuk bekerja sesuai bidang keahlian membuat mereka cenderung menunggu lebih lama dibanding lulusan pendidikan rendah yang bersedia masuk ke berbagai jenis pekerjaan.
“Mereka bukan tidak mau bekerja. Tapi mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Dan itu, tidak selalu mudah ditemukan,” imbuhnya.
Di tengah ketidaksesuaian antara kompetensi dan kebutuhan industri, pelaksanaan job fair dinilai menjadi salah satu langkah efektif untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung.
Joko menilai, job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan sarana strategis yang bisa mengurangi waktu tunggu pencari kerja, terutama bagi lulusan vokasi yang memiliki keahlian tertentu.
“Job fair bisa menjadi jembatan antara kemampuan yang dimiliki para pencari kerja dengan kebutuhan riil perusahaan. Ini perlu terus diperkuat dan didesain secara lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Penurunan angka pengangguran memang patut disyukuri, namun tidak cukup hanya dilihat dari persentase.
Ada narasi besar di baliknya yang membutuhkan respon cermat dari para pemangku kepentingan: dunia pendidikan, pelatihan kerja, hingga sektor industri.
Tanpa reformasi mendalam dalam menyelaraskan pendidikan dan dunia kerja, para lulusan sekolah bisa terjebak dalam pusaran harapan yang tak kunjung menemukan labuhannya.
Dan menutup penjelasannya dengan nada yang lembut namun menggugah kesadaran, Joko Santoso berujar:
“Jika pendidikan belum mampu mengantarkan generasi muda kepada dunia kerja yang nyata, maka kita hanya mengubah cita-cita menjadi angka statistik. Dan itu terlalu mahal untuk sebuah harapan.” pungkas Joko Santoso. (REDJAVA****)
